Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BPK
Hari Ini BPK Sambangi DPR Guna Serahkan Audit Hambalang
Friday 23 Aug 2013 08:32:19
 

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hari ini, Jumat (23/8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil audit kasus Hambalang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian dinyatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

“Jumat, hasil audit Hambalang akan diserahkan kepada DPR. Akan ada yang mengejutkan. Kita tunggu saja hasil BPK itu,” kata Priyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/08).

Penyerahan hasil audit ini merupakan hasil uadit tingkat II. Sebelumnya, BPK telah menyerahkan hasil audit I kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada audit pertama tersebut BPK mencium kerugian negara sebesar Rp.243,66 miliar.

Kerugian negara pada hasil II ini angkanya lebih besar, meski belum ada pernyataan resmi. Ali Masykur, anggota BPK, menyampaikan, angka hasil audit II lebih besar dibandingkan audit I. Selain itu, imbuh Masykur, BPK mencium adanya indikasi keterlibatan politisi lainnya dalam kasus korupsi ini. “Kerugian negara lebih besar. Ini hanya informasi umum saja,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/8), di Jakarta.

Di sisi lain, BPK belum memberi kepastian jadwal pemberian hasil audit II kepada KPK. Padahal, setelah BPK menyerahkan hasil audit II ini KPK telah menjanjikan akan menuntaskan kasus Hambalang, dan segera menahan para tersangka. “Kalau hasilnya sudah ada seharusnya BPK segera memberi kepada kami (KPK),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (22/08).

Meski belum dinyatakan kepastian angka kerugian di dalam hasil audit II, dikabarkan kerugian negara pada hasil audit II mencapai Rp.471,707 miliar.(bhc/fwp)



 
   Berita Terkait > BPK
 
  Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengurusan DID Kota Balikpapan
  Legislator Minta BPK Audit Data Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Nikel
  Pagu Anggaran BPK dan BPKP Disetujui DPR
  Pertanyakan Pengelolaan Keuangan Pusat, Wakil Ketua MPR: Pengelolaan Anggaran Tidak Transparan dan Akuntabel
  Komisi VII Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2