JAKARTA, Berita HUKUM - Kurangnya infrastruktur adalah suatu kendala dalam menghadapi banjir. Permasalahan ini dilontarkan oleh Wakil ketua DPR RI komisi XI, Harry Azhar Aziz dalam acara yang bertema "BBM: Banjir Bisnis Macet", Kamis (17/1) malam di stasiun Metro TV. Hadir juga dalam kesempatan itu, Politikus dari partai Golkar Benny Pasaribu, dan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Untuk itu katanya, dalam menghadapai permasalahan yang seperti ini, diperlukan suatu upaya yang lebih maksimal lagi, apalagi kita lihat hampir semua wilayah DKI Jakarta tergenang banjir, dan saat ini semua warga yang terkena banjir masih bertahan di tenda pengungsian.

Lanjutnya, kita ketahui 16 titik banjir seperti, Kramat Jati, Cipinang, dan lain sebagainya masih perlu upaya penanganan dan bantuan. Oleh sebab itu, seperti yang saya jelaskan tadi, kendalanya masih kurangnya infrastruktur yang ada. Akibatnya juga, ruas jalan yang tergenang banjir tersebut, para pengguna jalan yang akan melintas tidak dapat melewati jalan tersebut.

Sebetulnya, kalau penanganan lalu lintas ini bukan hanya tugas Polisi yang ada di DKI Jakarta, tapi kita juga harus membantu dalam penanganan lalu lintas itu.

Kemudian dalam anggaran infrastruktur, ia menjelaskan, "sebetulnya yang menyusun anggaran itu pemerintah, nah pemerintah telah merampok uang rakyat, sehingga rakyat semuanya terkena dampak dari semua itu. Hampir 5 triliun uang rakyat yang ada di Pemerintah itu, tapi mana pembangunannya, ini malah tidak dibangun, malah rakyat yang terkena imbasnya," katanya.

Seharusnya pemerintah harus menyusun anggaran itu, supaya hal serupa ini tidak terjadi lagi. Tapi, kalau pemerintah masih bersikap diam dan tidak ada pembangunan, maka akan sulit untuk bisa mengatasi hal seperti ini. Sampai berpuluh-puluh tahunpun, kalau masih seperti ini, Jakarta masih akan lumpu total, dimana-mana masih akan banjir, kemacetan masih merayap. Sebenarnya, apa tugas pemerintah kalau tidak mampu mengatasi hal yang seperti ini.

Selain itu, Politikus dari partai Golkar Benny Pasaribu juga dalam kesempatan itu memaparkan bahwa, seharusnya anggaran dari masyarakat itu secepatnya disusun, dan kemudian baru bisa dialokasikan, tetapi bagaimana lagi kalau sudah terjadi hal seperti ini, maka dari itu diharapkan agar sebelum terjadi bencana alam, supaya anggaran uang dari rakyat itu untuk secepatnya digunakan. Tetapi jangan terjadi bencana alam, baru dianggarkan.

Dan anggaran itu sebetulnya juga dapat diberikan dalam bentuk subsidi dari pemerintah, untuk menekan angka kemiskinan, membantu, mensejahterakan rakyat, serta mendorong rakyat yang tidak mampu, supaya dapat membantu setiap kekurangannya.

Sementara Mantan Wapres Jusuf Kalla yang hadir mengatakan bahwa, "kalau kita bicara masalah banjir maka yang terfikir adalah jatuhnya air dari atas dan tidak terbendung lagi oleh penampungnya. Jadi, perlu kita ketahui bahwa, dalam penanganan banjir ini perlu adanya persiapan yang masksimal, oleh karenanya pemerintah DKI Jakarta supaya cepat tanggap dalam menghadapi hal seperti ini. Ini kita lihat ada yang belum ada tempat pengungsian, makanan, dan sebagainya. Selain itu, ada juga sebagian lagi yang mengeluhkan dengan penanganan kesehatan, karena sudah ada yang terkena penyakit seperti gatal-gatal dan sebagainya," katanya.

Jadi, saya berpesan, mari kita sama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi bencana ini. Yang tidak terkena banjir atau tidak, supaya dapat menerima kenyataan yang ada. Dan untuk yang tidak terkena banjir, agar dapat membantu yang terkena banjir, walau bantuan dari pemerintah belum maksimal.(bhc/opn)