JAKARTA, Berita HUKUM - KH. Hasyim Muzadi (68Th) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jum'at (7/6). Guna meminta (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang rawan terjadi tindak pidana Korupsi.
Hal ini disampaikanya, "saya minta kepada Ketua (KPK) agar melakukan pengawasan kepada Pemilukada, agar Pilkada dilakukan investigasi sebelumnya, karena proses-proses transaksaksional biasanya terjadi menjelang Pilkada," ujarnya Hasim mantan ketua umum Nahdlatul Ulama (NU).
Ditambahkanya bahwa pengawasan dalam Pilkada itu penting untuk menyelamatkan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sewaktu-waktu bisa di mark-up'.
"Harus ada pengawasan Pilkada dilakukan sebelum Pilkada untuk menyelamatkan (APBD) dan money politik. terhadap masyarakat dibawah," ujar Kiyai NU ini.
Hasyim menilai penyelenggaraan Pemilukada sendiri membutuhkan dana yang besar dan patut dicurigai akan terjadi tindakan korupsi.
KPK di minta senantiasi sebagai salah satu fungsi pencegahan dengan optimal melakukan pengawasan terhadap jalanya Pilkada itu penting, terlebih dengan maraknya praktek money politik.
HaI ini di anggap Hasyim penting karena selama ini di Mahkamah Kontitusi (MK), di (MK) pembahasan money politik di anggap tidak efektif.
Permintaan itu terjadi setelah sebelumnya Hasyim didatangi oleh koalisi (NGO), dari negara Eropa dan Amerika Latin.
Menurut Hasyim para penggiat Anti Korupsi dari luar negeri ini juga ingin mengetahui lebih dalam, jauh prihal kinerja (KPK) dalam pencegahan korupsi. Mereka juga ingin mengatahui proses Pilkada di Indonesia.
"Ada beberapa (NGO) di Eropa dan Amerika Latin yang akan datang di ICAS di kantor saya," pungkas Hasyim Muzadi.(bhc/put) |