Pada akhir pekan lalu, kita dikejutkan dengan pernyataan keras yang dilontarkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif. Dia dengan blak-blakan mengritik sikap dan perilaku pemimpin negara ini.

Pernyataannya yang menarik untuk disimak, soal elite politik negeri ini yang berperilaku tidak lagi mengindahkan norma kepatutan. Gaya kepemimpinan mereka tak memberikan keteladanan bagi bangsa. Padahal, bangsa ini tengah haus dengan figur yang dijadikan contoh dalam bersikap dan berbuat.

Justru yang diperlihatkan elite malah sebaliknya. Banyak dari mereka tak lagi berhati seorang negarawan. Saling beda pendapat, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi karena beda pendapatan. Lari ke partai lain, bukan untuk memperbaiki partai itu atau memperbaiki perbuatannya, justru malah membuat masalah dan partai pun menjadi kumpulan orang-orang bermasalah.

Ada tindakan elite yang berusaha menutup-nutupi suatu masalah. Justru upayanya itu, malah memunculkan masalah lain yang membuka boroknya sendiri. Borok itu merupakan borok lama yang belum tersentuh dan terendus publik. Selanjutnya, borok itu malah didiamkan dan membuat guncang besar di perpolitikan dan hukum negeri ini. Prinsipnya, tak ada bau bangkai yang tak tercium. Meski sudah disembunyikan serapi mungkin, suatu saat akan tercium jua. Sejarah akan membongkarnya.

Terbongkarnya borok itu akibat pondasi sikap dan perilaku dibuat atas pilar keculasan, bukan kejujuran. Antara hati dan mulut sudah pecah kongsi. Antara kata dan perilaku, sudah lama tak bersahabat. Akibatnya, pemimpin merasa seakan dilecehkan rakyatnya sendiri. Tapi sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar kalau rakyat bersuara, karena sudah tak tahan dengan asesoris kepalsuan.

Buya�sapaan Syafii Maarif, juga menyoroti sikap pemimpin negara ini yang kerap mengeluh. Jika banyak programnya yang tak berjalan dengan baik oleh para pembantunya, seharusnya dia jangan menyalahkan pembantunya tersebut. Pastinya ada sebab-musababnya. Banyak hal yang harus diketahuinya. Tapi, kalau dia mau instrospeksi, pastinya akan menyadari bahwa dia adalah pemimpin yang gagal.

Memang, sejak keluar dari krisis moneter akhir 90-an, negara ini tak pernah berhenti dirundung masalah. Tapi harus diingat, sumber masalahnya sendiri akibat perilaku elite politik sendiri, sama sekali bukan dari rakyatnya. Jadi, jangan sampai negara yang dibangun dengan darah dan air mata menjadi hancur berkeping-keping, akibat ketidakbecusan sang pemimpinnya.

Kalau memang sejatinya seorang pemimpin, seharusnya tak mudah mengeluh, cepat bangkit, berusaha dan tetap menjaga sikap optimis. Jangan mengeluh dan menyalahkan orang. Kalau terus-menerus bersikap demikian, justru sama dengan melecehkan dirinya sendiri. Rakyat pada akhirnya tak lagi mempercayainya.

Beberapa masalah yang harus segera dituntasakannya, satu di antaranya adalah bailout Bank Century yang hingga kini masih menyisakan misteri besar. Terutama menyangkut kuncuran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bank tersebut. Selanjutnya adalah kasus dugaan tunggakan pajak yang terjadi di sebuah grup perusahaan besar. Justru kasus tersebut malah diendapkan dan dipakai untuk saling menyandera para pimpinan partai politik.

Lalu, yang terhangat adalah kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Kasus ini menyeret sejumlah nama besar sejumlah orang yang duduk di kursi di legislatif dan eksekutif. Bahkan, Muhammad Nazaruddin sang mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat yang merupakan tersangka sekaligus saksi kunci kasus itu, malah dibiarkan melenggang ke luar negeri. Pemerintah dan aparat penegak hukum dibuat tak berdaya. Padahal, kalau serius menangkap dan memulangkannya, bukanlah hal yang mustahil.

Pemerintah dan jajaran penegak hukum punya instrumen pendukung untuk melakukan langkah penting itu.
Tapi, kini malah sebaliknya. Menangkap dan memulangkan Nazaruddin menjadi hil yang mustahal. Banyak alasan yang digunakan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam masalah. Mulai dari sulitnya melacak keberadaan Nazaruddin hingga kendala berbagai aturan di negara-negara tertentu yang menjadi tempat persingahannya. Masyarakat pun dipaksa untuk berpikir sendiri mengenai hal ini.

Kasus lain yang harus diselesaikan adalah dugaan pemalsuan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kedua kasus ini, justru aparat hanya mampu menyeret pemain di lapangan. Sedangkan aktor utamanya masih bebas berkeliaran. Jangan sampai membuat aparat penegak hukum enggan menuntaskannya akibat intervensi politik dan kekuasaan.

Hal lain yang menjadi sorotan Buya adalah keprihatinannya atas kondisi perekomian negara. Praktik penguasaan sumber daya alam yang nyaris di bawah kendali asing. Apalagi dengan dunia perbankan nasional. Hampir seluruh bank swasta besar, sahamnya mayoritas dikuasai pengusaha asing. Sedangkan perusahaan perbankan nasional yang ada, hanya bank-bank yang dimiliki BUMN yang jumlahnya tak lebih dari hitungan jari tangan.

Hal inilah yang membuat Indonesia sepertinya makin kehilangan kedaulatan di negerinya sendiri. Tidak salah kalau Buya berkesimpulan bahwa kondisi seperti ini tak bisa terus dipertahankan dan didiamkan. Harus ada perubahan besar untuk menyelamatkan negeri ini, agar tak terpuruk dan nyaris hancur lagi. Keterpurukan negara ini, akibat sikap pemimpin dan elite politik yang berpengarai tak jujur, palsu, culas serta hanya mau membela diri sendiri dan memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Mereka telah mengabaikan rakyat.

Persoalan bangsa saat ini, sudah amatlah serius dan tak bisa didiamkan. Padahal, semua yang menjadi akar masalah sudah jelas dan pastinya bisa teratasi. Tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Namun, untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan sosok pemimpin yang berani, bersikap tegas dan tak ragu-ragu. Tentunya harus dilandasi dengan hati, perbuatan serta perkataan yang sejalan. Keteladanan seperti itulah yang hingga kini masih ditunggu rakyat.