Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilkada
Hj Hasnaeni: Bersaing dengan Sehat dan Jangan Pakai 'Black Campaign'
2016-03-24 03:30:04
 

Tampak Hj. Hasnaeni saat sesi diskusi 'Pilkada DKI 2017, Barometer Politik Indonesia'.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat acara diskusi publik bertajuk, 'Pilkada DKI 2017, Barometer Politik Indonesia' yang digelar di bilangan kawasan Gambir, Jakarta Pusat dengan nara sumber Hj. Hasnaeni Moein yang menyampaikan bahwa Media itu semestinya netral, namun seperti diketahui bahwa media saat ini banyak yang tidak netral, dan itu menjadi tantangan, ungkapnya.

"Harapannya agar bersaing dengan sehat dan jangan pakai 'black campaign'. Jika sudah berjanji dan ketika sudah menjadi, tolong jangan lupa dengan janji dan komitmentnya. Jika tidak menjalankan janji-janji politiknya ketika Pilkada maka janganlah mengorbankan lawan politiknya dengan black campaign, demi mempertahankan jabatan yang sudah dikuasainya," ungkap Hj. Hasnaeni.

Menurut Hj. Hasnaeni yang julukannya 'Wanita Emas' menuturkan posisinya tidak sempurna, rasanya ibukota ini tanpa seorang ibu, terlebih lagi Ibukota Jakarta ini sudah sangat kronis. "Jika ingin menyelesaikan masalah kemacetan, membangun infrastruktur untuk 30 tahun kedepan, ini masa depan Indonesia karena Jakarta adalah barometer Indonesia," ungkapnya menjelaskan.

Ketika anak sekolah libur, jalanan sengang kita tahu mobil sekali jalan sebanyak 1.000 unit, menjadi pejabat Gubernur itu sangat berat karena ada satu juta persoalan. "Angkutan umum itu sangat besar sekali dan tidak nyaman atau tidak baik kondisinya. Jika saya terpilih, maka saya akan memperbaiki kondisi kendaraan umum dan kita harus bekerja sama dengan TNI-Polri dan memberikan anggaran khusus kepada mereka," jelas Hj. Hasnaeni menyampaikan saat sesi diskusi.

Jika terpilih, kepemilikan kendaraan harus dipikirkan kembali, dimana kini satu rumah bisa memiliki lebih dari 5 kendaraan dan akan direvisi menjadi 2 (dua) saja. Sedang, untuk kendaraan truk dan kontainer akan dibatasi jam operasionalnya.

Untuk masalah banjir, "Kita akan membangun gorong gorong dan got alternatif disalurkan langsung ke BKT dan kali Ciliwung, dan kita akan membangun Dam bawah tanah, dimana akan dibuat saluran pembuangan langsung ke laut," urainya.

Masalah sampah, orang tidak peduli dengan itu. Sampah DKI bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat, Pemda DKI akan menghargai sampah, bersih dari masyarakat, kita akan olah menjadi biogas. Pemda harus bekerjasama dengan masyarakat dibanding kita buang dan membayar sampai 4 triliun pertahun, jika terpilih akan kita atasi ini dan kita jalankan.

Jika terpilih, Pemda DKI nanti akan membuka lapangan kerja dan memfasilitasi supaya masyarakat DKI bisa bekerja. Ada program bahwa orang akan disekolahkan dan menganggarkan dana 7 triliun untuk mensekolahkan warga DKI. Masyarakat DKI juga tidak perlu repot untuk kesehatan, cukup dengan KTP DKI bisa berobat di rumah sakit mana saja yang ada di DKI Jakarta.

Hj. Hasnaeni mengungkapkan bahwa, tingkat kesukaan masyarakat dalam hasil poling terakhir membuktikan bahwa, Ahok hanya mendapatkan 5 persen, saya mendapat 90 persen, ada yang mengatakan saya maling dan saya rasa itu adalah black campaign tapi tidak saya tanggapi.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2