Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

IPW Sesalkan Pansel Loloskan Polisi dan Jaksa
Saturday 20 Aug 2011 21:19:12
 

Neta S Pane (Foto: Istimewa)
 
*Anas Urbaningrum Usulkan Pemilihan Secara Musyawarah Mufakat

JAKARTA-Indonesian Police Watch (IPW) menyesalkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meloloskan Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi dan jaksa Zulkarnaen dalam tahapan seleksi akhir. Hal ini menunjukan kerja pansel tidak profesional dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Lolosnya polisi dan jaksa ini menunjukkan Pansel tidak paham pada esensi berdirinya KPK. Harusnya pansel tahu bahwa KPK berdiri akibat publik tidak percaya lagi dengan polisi, jaksa dan hakim," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada pers di Jakarta, Sabtu (20/8).

IPW berharap Komisi III DPR harus tegas menolak capim KPK dari polisi dan jaksa. Penolakan harus diartikan bahwa KPK dapat kembali ke khittahnya, yakni menjalankan program pemberantasan korupsi pascaketidakpercayaan publik terhadap polisi, jaksa dan hakim.

Jika Komisi III tidak berkomitmen dan membiarkan polisi dan jaksa itu jadi pim KPK, tegas Neta, sebaiknya KPK dibubarkan saja karena tidak akan dapat maksimal memberantas korupsi. “Sepanjang catatan yang ada pada IPW, Aryanto Sutadi maupun Jaksa Zulkarnain sama-sama tidak memiliki prestasi yang menonjol di korpsnya masing-masing,” jelas dia.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum malah menilai sebaliknya. Dikatakan bahwa delapan nama calon pimpinan KPK yang disodorkan Pansel adalah yang terbaik. Bahkan, pansel dianggapnya tak mungkin meloloskan calon-calon yang tidak layak. “Tidak mungkin yang dihasilkan itu tidak baik," ujarnya.

Anehnya lagi, Anas malah mengusulkan pemilihan dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. "Kalau bisa musyawarah mufakat tentu bagus. DPR ada sembilan fraksi. Siapa yang akan dipilih jadi pimpinan KPK, tak bisa diselesaikan satu fraksi. Tentunya harus bicara dengan fraksi lain, agar DPR kompak dan solid memilih yang terbaik. Kalau mentok, barulah pakai mekanisme yang diatur sesuai ketentuan yang ada di DPR,” tutur bekas kolega dekat Nazaruddin ini.(dbs/bie/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2