JAKARTA, Berita HUKUM - Kesabaran pemuda dan rakyat terhadap ketidakbecusan pemerintahan Joko Widodo ada batasnya. Pernyataan itu mengemuka dalam dialog nasional lintas generasi bertema "Diperlukan Kepemimpinan Nasional yang Kuat untuk Perubahan Mendasar" yang digelar para aktivis senior, beberapa waktu lalu.

Para tokoh yang diundang ke acara tersebut antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mochtar Efendi Harahap, Agus Salim Harimurti, dan Ichsanudin Noorsy. Sedangkan pembicara mewakili berbagai angkatan antara lain Soeryadi ('45), Cosmas Batubara ('66), Judhilhery Justam ('74), Indro Tjahyono ('77/78), Amarsyah ('80), Kasino ('98), Gideon Ketaren (2000).

Menurut mantan Dewan Mahasiswa IPB, Indra Adil, sebanyak 300 mantan aktivis gerakan mahasiswa berbagai angkatan dari Medan, Aceh, Palembang, Lampung, Makasar, dan Palu ikut hadir.

"Kami memang tidak mengharapkan orang-orang pemerintahan mau hadir. Mereka orang-orang mapan yang pasti tidak mau diusik kenyamanannya," tegas Indra kepada wartawan.

Biner Tobing, yang adalah mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada masa NKK/BKK, dalam sambutan pembukaan mengatakan, gerakan mahasiswa bukan perbuatan haram dan harus terus-menerus digalang karena pada dasarnya kekuasaan cenderung korup.

"Gerakan tersebut tidak harus berhenti walau kita telah berhasil memilih presiden dan wakil rakyat, karena tujuan gerakan setiap generasi adalah perubahan yang mendasar dan sistemik serta membangun peradaban," tegasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai berbagai manuver menjauhkan presiden Joko Widodo dari para pendukungnya, Sukmadji Indro Tjahyono yang adalah mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, menyatakan bahwa rakyat memiliki pengetahuan, logika, dan akal sehatnya sendiri.

"Rakyat memiliki kecerdasan yang sempurna, karena itu jangan coba-coba berkhianat, menipu, dan mengelabui. Jangan pandang rakyat adalah orang-orang bodoh yang mudah dibohongi, apalagi ini era informasi," ujar Indro.

Dia menyebutkan, fenomena politik tahun 1966, tahun 1974, tahun 1977/1978, tahun 1980, dan 1998 membuktikan bahwa rakyat cerdas dan sadar akan hak-haknya. Rakyat juga tahu diri, kapan harus memperingatkan lembaga negara dengan baik-baik atau kapan harus marah dan "meletus" seperti gunung Krakatau.

Setiap terjadi perubahan politik yang mendasar di Indonesia, ujar Indro Tjahyono, bukan dilakukan oleh partai-partai politik, melainkan oleh gerakan pemuda, mahasiswa dan rakyat.

"Naiknya harga BBM secara sporadis, harga-harga sandang pangan yang meroket, nilai kurs rupiah terhadap dolar yang merosot, membuktikan kembali bahwa negara dan pemerintah tidak hadir dan tidak bekerja. Kesabaran pemuda dan rakyat tidak bisa dipermainkan dengan janji-janji, ada batasnya," tekan Indro.(ald/rmol/bh/sya)