Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Alutsista
Industri Alutsista: Pemerintah Indonesia Diminta Tidak Tergantung Impor
2016-11-02 18:31:02
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pembukaan Indo Defence 2016 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta (2/11).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri acara Indo Defence 2016 Expo & Forum di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11). Setelah berkeliling dan meninjau langsung pameran industri pertahanan tersebut, dia mengharapkan agar pemerintah tidak tergantung pada impor dan berkomitmen memajukan produk alutsista nasional.

"Saya kira bisa asal ada kemauan dari pemerintah untuk tidak tergantung pada impor. Memajukan industri dalam negeri kita punya Pindad, punya PT DI (Dirgantara Indonesia), Lapan, dan punya BUMN-BUMN strategis di bidang alutsista ini," jelas Fadli.

Dia pun optimis dengan potensi yang dimiliki Indonesia, Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini mengungkapkan di Indonesia sebenarnya banyak SDM yang menguasai teknologi pertahanan.

"Karena kita mempunyai ahli, di PT DI sendiri sebenarnya banyak orang-orang sudah Ph.D di bidang-bidang yang sangat langka. Sangat disayangkan pada waktu beberapa belas tahun yang lalu, karena krisis moneter, jadi banyak orang-orang yang pinter kita ke luar," papar Fadli.

Fadli berharap pemerintah bisa mengundang putra-putri terbaik bangsa yang ada di luar negeri agar pulang dan ikut berkiprah memajukan perindustrian nasional. "Harusnya mereka bisa dipanggil lagi ke dalam negeri untuk ikut memajukan industri pertahanan kita, ataupun industri-industri lain," harapnya.

Pameran industri pertahanan bertaraf internasional yang diselenggarakan ketujuh kalinya ini mengangkat tema "Bolstering Defence Industri Coorperation: Achieving a Global Maritime Fulcrum and Secure World".

Industri pertahanan dalam negeri yang ikut meramaikan pameran diantaranya, PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Len Industri, PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dahana, PT. Industri Nuklir Indonesia, PT. Maju Mapan, PT. Sari Bahari, PT. Garda Persada, PT. Farin Industri Nusantara, PT. Palindo Marine dan PT Tesco Indomaritim.

Instansi pemerintah juga ikut ambil bagian, antara lain Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan SAR Nasional, BPPT, LIPI, LAPAN, TNI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian.

Sedangkan perusahaan asing yang ikut memamerkan produknya antara lain Airbus, Arsenal, Avibraz, Brahmos Aerospace, Beretta Defence Technologies, Boeing Defence, Space & Security, China Aerospace, Daewoo Ship Building & Marinne Engineering, Damen Schelde, General Dynamics, Lockheed Martin, Norinco, Optix, Rheinmetall, Roketsan, Rosoboronexport, SAAB dan Thales.(eko/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Alutsista
 
  TPN: Prabowo Keliru Ungkap Data Alutsista Operasi Pembebasan Irian Barat
  Jet Tempur Rafale Buatan Prancis dan Rencana Indonesia untuk Perkuat Alutsista, Apa Istimewanya?
  Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
  KRI Nanggala-402 Dinyatakan Tenggelam: 53 Prajurit Awak Kapal Selam TNI AL Itu Telah Gugur
  Pasca-Kejadian KRI Nanggala-402, Alutsista Perlu Dievaluasi
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2