Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Inflasi
Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam
2018-10-07 07:03:06
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengklaim berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Namun, di sisi lain, saat inflasi rendah, kerap muncul isu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga menjadi hal yang tak bisa dihindarkan di tengah nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi.

Berdasarkan kalkulasi Aprindo (Asosiasi Pedagang Retail Indonesia), depresiasi rupiah saat ini akan memicu rata-rata kenaikan harga produk sebesar 5 persen. Sementara itu, hasil kajian Indef menyatakan bahwa 1 persen depresiasi rupiah, berpengaruh sampai 3 persen biaya pokok produksi dalam sektor retail.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi 12 persen sejak awal tahun 2018 lalu, maka bisa mempengaruhi 36 persen biaya produksi sektor retail. "Perkiraan barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga di triwulan ke-4, yang karena bahan bakunya masih diimpor, antara lain beras, gula pasir, daging sapi, mentega, susu, kosmetik, obat, handphone, dan elektronik," jelas Heri saat ditemui Parlemetaria, Jumat (5/10).

Menurutnya, terjadinya gap antara inflasi dan kenaikan harga barang, juga tidak bisa dilepaskan dari metode yang digunakan. Untuk inflasi, memang pemerintah hanya mengambil sampel harga-harga komoditas tertentu yang umumnya sembako dan kebutuhan dasar. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, problemnya saat ini kebutuhan masyarakat sudah sangat bervariasi jenis barang dan jasanya. Bisa jadi banyak barang kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak tercover sebagai sampling penghitungan inflasi.

"Di situlah juga letak salah satu problemnya. Kita menyarankan pemerintah mulai harus menggunakan big data untuk mengukur inflasi, bekerjasama dengan jaringan ritel dan produsen barang/jasa untuk memonitor pergerakan harga menggunakan sistem IT. Sehingga pengukurannya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Pemerintah, sambungnya lagi, harus yang menjadi pelopor dan pembuka jalan. Pemerintah juga harus yang berpihak dan memberdayakan. Jika tidak, maka angka inflasi sulit mencerminkan kondisi yang sebenarnya.(mh/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Inflasi
 
  Anis Byarwati Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Inflasi Selama Ramadan dan Idulfitri
  Rachmat Gobel Minta Pemerintah Waspadai Laju Inflasi Tahun 2022
  Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi
  Inflasi Harus Tetap Rendah, Kenaikan Harga Mengancam
  Waspadai Inflasi Akibat Gejolak Harga Pangan
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan

Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2