JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac sudah mencuri perhatian publik. Ia meminta kedatangan vaksin ini juga diikuti dengan transparansi hasil uji klinis tahap III yang telah dilakukan atas vaksin Covid-19 ini.

"Kedatangan vaksin ini dilakukan secara terbuka dan dilakukan live streaming yang disaksikan oleh ratusan ribu masyarakat. Kami berharap agar informasi kedatangan vaksin ini tidak dipotong-potong tapi juga komprehensif," jelas Ledia saat Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (7/12).

Ledia menyampaikan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam program vaksinasi mendatang. Maka informasi akan vaksin harus disampaikan secara lengkap tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan agar informasi mengenai vaksin diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara komprehensif.

"Kami mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan vaksin sebagai bisnis. Kami berharap agar informasi kedatangan vaksin bisa diikuti dengan informasi hasil uji klinis tahap III dan tentang izin edar daripada Badan POM setelah prasyarat ketat begitu juga soal sertifikat halal," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada dua pandangan menyangkut kedatangan vaksin ini. Pertama, mereka yang optimis menyebut vaksin ini akan efektif dan mampu menyelesaikan masalah Covid-19 di Indonesia. Kedua, mereka yang pesimis merasa kurang percaya terhadap efektivitas dan keamanan vaksin untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

"Sikap yang pertama mungkin terbangun karena selama ini meyakini seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah. Sementara, sikap yang kedua kelihatannya disebabkan belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Atau bisa saja, penjelasan selama ini dianggap belum memadai dan belum meyakinkan," pandang Saleh sebagaimana dalam rilisnya, Selasa (8/12).

Ketua Fraksi PAN DPR ini mengimbau, agar pemerintah memastikan keamanan dan efektivitas vaksin untuk meningkatkan imunitas. Dengan begitu, jika vaksin ini diberikan ke masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar, seimbang dengan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaannya. Selain itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) juga diharapkan mampu melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin ini.

"Saat ini, masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada Badan POM. Untuk itu, Badan POM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," harap legislator dapil Sumut II itu.

Distribusi vaksin kelak harus merata ke seluruh Indonesia. Tinggal masalahnya, terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat minus 20 derajat celcius, ada yang minus 7 derajat celcius, dan lain-lain.

Sebelum vaksin masuk ke Indonesia, pemerintah hendaknya memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat. "Success story penggunaan vaksin ini tentu sangat penting dalam memberikan motivasi bagi masyarakat. Ini menjadi penting sebab ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ini baru pertama kali dipakai di Indonesia," ungkap Saleh.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Wakil Ketua MKD ini, mendata calon penerima vaksin sekaligus menyiapkan para tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi. Harus ada simulasi dan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi.

"Karena vaksinasi ini dianggap sebagai game changer, diharapkan para ahli epidemologi dapat mengeluarkan pendapat dan perspektif yang dapat dijadikan referensi. Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat," tutup Saleh.(mh/es/ma,rnm/DPR/bh/sya)