JAKARTA-Politisi PKS yang juga inisiator kasus Bank Century, Muhammad Misbakhun mengadakan konsolidasi bersama Tim 9 Skandal Bank Century. Rencananya, bentuk konsolidasi tersebut akan dilakukan dalam agenda buka puasa bersama.

"Teman-teman tim 9 Bank Century buka bersama. Kita akan perkuat barisan dan konsolidasi untuk penuntasan kasus Bank Century,"ujar Inisiator kasus Bank Century, Bambang Soesatyo kepada wartawan, Selasa (23/8).

Tidak hanya itu, menurut Bambang agenda buka puasa bersama yang rencananya diadakan di sebuah mal di Jakarta tersebut, akan membahas pula kemungkinan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. "Tidak tertutup kemungkinan sampai Hak Menyatakan Pendapat,"jelasnya.

Lebih jauh Bambang menambahkan, acara tersebut juga sekaligus syukuran bebasnya Misbakhun dari hukuman penjara. "Teman-teman Tim-9 bukber (buka puasa bersama) dengan pers sekaligus selamatan atas bebasnya Misbkahun," tandas politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, penggunaan HMP oleh DPR tidak terhindarkan, jika hasil audit forensik BPK mengonfirmasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses bailout (pemberian dana talangan) untuk Bank Century.

“Tim pengawas Century sudah mendapat gambaran sekilas tentang hasil audit forensik itu. Kendati proses audit baru berjalan sekitar 35 persen, hasilnya sudah bisa mengonfirmasi dugaan penyimpangan dalam keterkaitan aliran dana bailout itu," ungkapnya.

Hal ini, lanjut dia, menandakan adanya indikas terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipegang Sri Mulyani Indrawati. Jika audit forensik itu akhirnya benar-benar mengonfirmasi penyalahgunaan wewenang itu, Boediono dan Sri Mulyani otomatis harus memberi pertanggungjawaban mereka, baik melalui proses hukum maupun proses politik.

Landasan untuk melakukan proses hukum terhadap keduanya sudah direkomenasikan oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR. "Jika proses hukum terus tersendat-sendat seperti sekarang ini, konfirmasi dari audit forensik BPK bisa saja memaksa DPR menggunakan HMP. Proses HMP memang panjang dan konsekuensi logisnya akan sangat merepotkan pemerintah. Kami tidak takut untuk menggalang dukungan demi tercapainya kuorum penggunaan HMP," ancam dia.(tnc/rob)