Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Agraria
Iswan Elmi: Pemerintah Perlu Upayakan Reformasi Agraria
Thursday 13 Dec 2012 20:01:00
 

Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan yang digelar sejak pagi tadi, Kamis (13/12), menjelang maghrib ditutup oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi yang mewakili Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto.

"Pentingnya pemetaan satu titik referensi, ada tantangan berdasarkan masing-masing sektor dalam pembuatan peta seperti kendala sumber daya manusia, teknologi, sehingga diperlukan sinergi dan kepercayaan dari para stakeholder, dapat disimpulkan pula bahwa adanya kebutuhan akan peta partisipatif masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana upaya itu dapat diakomodir oleh pemerintah," kata Iswan Elmi.

Sebelumnya Semiloka ini mengangkat berbagai hal tentang perlindungan hutan Indonesia, mulai dari perkenalan program Indonesia memantau hutan oleh Sujanarko selaku Direktorat PJKAKI KPK, pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan sumber daya alam oleh Prof Saldi Isra hingga Resolusi Konflik dan HAM atas hutan oleh Noer Fauzi dan hak masyarakat atas hutan dan opsi-opsi pengelolaan hutan berbasis rakyat oleh Myrna Safitri.

"Persoalan agraria yang ada di negara berkembang menjadi akar hampir seluruh konflik politik yang berskala massif. Persoalan telah menyebabkan kerugian sosial bagi bangsa Indonesia selama ratusan tahun, bahkan sejak masa kolonial," jelas Iswan dalam pidatonya.

Dikatakannya lagi bahwa negara perlu memberikan respon yang positif terhadap persoalan konflik agraria, diantaranya dengan memahami hak masyarakat atas agraria dengan merevisi perundang-undangan dan menjalankan reformasi agraria.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Agraria
 
  Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
  Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
  Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
  Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
  MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2