Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Agraria
Iswan Elmi: Pemerintah Perlu Upayakan Reformasi Agraria
Thursday 13 Dec 2012 20:01:00
 

Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan yang digelar sejak pagi tadi, Kamis (13/12), menjelang maghrib ditutup oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi yang mewakili Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto.

"Pentingnya pemetaan satu titik referensi, ada tantangan berdasarkan masing-masing sektor dalam pembuatan peta seperti kendala sumber daya manusia, teknologi, sehingga diperlukan sinergi dan kepercayaan dari para stakeholder, dapat disimpulkan pula bahwa adanya kebutuhan akan peta partisipatif masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana upaya itu dapat diakomodir oleh pemerintah," kata Iswan Elmi.

Sebelumnya Semiloka ini mengangkat berbagai hal tentang perlindungan hutan Indonesia, mulai dari perkenalan program Indonesia memantau hutan oleh Sujanarko selaku Direktorat PJKAKI KPK, pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan sumber daya alam oleh Prof Saldi Isra hingga Resolusi Konflik dan HAM atas hutan oleh Noer Fauzi dan hak masyarakat atas hutan dan opsi-opsi pengelolaan hutan berbasis rakyat oleh Myrna Safitri.

"Persoalan agraria yang ada di negara berkembang menjadi akar hampir seluruh konflik politik yang berskala massif. Persoalan telah menyebabkan kerugian sosial bagi bangsa Indonesia selama ratusan tahun, bahkan sejak masa kolonial," jelas Iswan dalam pidatonya.

Dikatakannya lagi bahwa negara perlu memberikan respon yang positif terhadap persoalan konflik agraria, diantaranya dengan memahami hak masyarakat atas agraria dengan merevisi perundang-undangan dan menjalankan reformasi agraria.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Agraria
 
  Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
  Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
  Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
  Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
  MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2