JAKARTA, Berita HUKUM - Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan yang digelar sejak pagi tadi, Kamis (13/12), menjelang maghrib ditutup oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi yang mewakili Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto.

"Pentingnya pemetaan satu titik referensi, ada tantangan berdasarkan masing-masing sektor dalam pembuatan peta seperti kendala sumber daya manusia, teknologi, sehingga diperlukan sinergi dan kepercayaan dari para stakeholder, dapat disimpulkan pula bahwa adanya kebutuhan akan peta partisipatif masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana upaya itu dapat diakomodir oleh pemerintah," kata Iswan Elmi.

Sebelumnya Semiloka ini mengangkat berbagai hal tentang perlindungan hutan Indonesia, mulai dari perkenalan program Indonesia memantau hutan oleh Sujanarko selaku Direktorat PJKAKI KPK, pembahasan harmonisasi regulasi dan kebijakan sumber daya alam oleh Prof Saldi Isra hingga Resolusi Konflik dan HAM atas hutan oleh Noer Fauzi dan hak masyarakat atas hutan dan opsi-opsi pengelolaan hutan berbasis rakyat oleh Myrna Safitri.

"Persoalan agraria yang ada di negara berkembang menjadi akar hampir seluruh konflik politik yang berskala massif. Persoalan telah menyebabkan kerugian sosial bagi bangsa Indonesia selama ratusan tahun, bahkan sejak masa kolonial," jelas Iswan dalam pidatonya.

Dikatakannya lagi bahwa negara perlu memberikan respon yang positif terhadap persoalan konflik agraria, diantaranya dengan memahami hak masyarakat atas agraria dengan merevisi perundang-undangan dan menjalankan reformasi agraria.(bhc/mdb)