Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jusuf Kalla
JK tidak Tahu Alasan Dirinya tidak Diundang Rapat dengan Antasari
Thursday 16 Aug 2012 20:56:38
 

Jusuf Kalla (foto: ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai Bank Century dalam pertemuan 9 Oktober 2008 di Istana Negara. Pertemuan tersebut hanya membahas mengenai situasi krisis ekonomi global dan pandangan dari unsur penegak hukum. Namun, mengapa wakil presiden saat itu Jusuf Kalla tidak diundang?

Saat dikonfirmasi, JK masih mencari-cari alasan mengapa tidak diundang, atau dia sendiri tidak tahu alasan pastinya.

"Ndak, ndak, ndak ikut dalam rapat itu. Mungkin karena rapat khusus untuk penegakkan hukum, jadi saya tidak diundang", katanya, sebelum acara sidang bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT Ke 67 Kemerdekaan RI, Kamis (16/9).

Selain itu, JK menganggap bahwa keterangan pers presiden merupakan langkah bagus untuk menjelaskan apa adanya dan mesti dijelaskan agar tidak berkembang wacana liar.

"Bagaimana anda mengerti kalau tidak dijelas. Sehingga harus dijelasin, kalau tidak bisa bias informasinya dan orang salah paham", ujarnya, seperti yang dikutip dari mediaindonesia.com.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan bahwa yang disampaikan presiden adalah fakta, dan merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan yang terjadi pada seluruh pemangku kebijakan tentang bagaimana presiden menyampaikan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dunia mengalami krisis.

"Itu bukan presiden pribadi, melainkan menyangkut apa yang diselenggarakan pemerintah dalam merespons situasi krisis. Jadi menyampaikan fakta yang ada", katanya.(mi/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Jusuf Kalla
 
  Jusuf Kalla Benarkan Gosip Sering Beda Pendapat dengan Jokowi
  Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa
  Menurut JK Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Sosial
  Terima Tim 9, Wapres: Polisi dan KPK Tidak Boleh Periksa Orang Yang Tidak Ada Tindak Kriminal
  Wapres: Cegah Konflik, Jaga Persatuan, Kemakmuran dan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2