Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Jangan Eksploitasi Ketakutan dan Paranoid Nazaruddin
Tuesday 16 Aug 2011 21:33:10
 

Pramono Anung Wibowo (Foto: BeritaHUKUM.com)
 
JAKARTA-Ketakutan Nazaruddin jangan terlalu dieksplotasi anggota DPR dan media. Justru harus lebih difokuskan kepada penegakan hukum, agar kasus dugana korupsi wisma atlet itu terbuka secara transparan oleh KPK dan diketahui asal muasal munculnya kasus ini.

Demikian kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8). "Saya melihat sebenarnya ketakutan yang disampaikan oleh Nazaruddin mungkin wajar-wajar saja, ketika dia sedang mengalami depresi dan down," ujarnya.

Menurutnya, Nazaruddin sedang mengalami depresi sehingga wajar jika timbul rasa paranoid tersebut. Tapi hal yang sebenarnya bukanlah pada rasa ketakutan dan kekhawatiran Nazaruddin saat ini. “Paling utama adalah bagaimana persoalan penegakkan hukum ini bisa secara transparan dan terbuka menjawab apa yang menjadi pertanyaan dasar masyarakat," tegas politisi PDIP ini.

Sementara itu, mantan Wapres Jusuf Kalla menekankan dibutuhkan konsistensi semua pihak untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang melilit Partai Demokrat dengan Nazaruddin. “Saat ini dibutuhkan konsistensi semua pihak. Konsistensi Nazaruddin, konsistensi KPK. Presiden tadi juga mengatakan akan melaksanakan hukum secara konsekuen. Jadi tunggu sajalah,” ujarnya.

Keseriusan pemberantasan korupsi, sambung Kalla, tidak hanya ditujukkan untuk kasus Nazaruddin, tetapi juga untuk kasus-kasus korupsi lainnya. Persoalan utama dari pemberantasan korupsi saat ini,adalah kemauan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.

“Kalau semua pihak sudah bersungguh-sungguh, pasti saya yakin tidak ada lagi korups di negeri inii. Kemauan itu bukan hanya dari KPK dan Kepolisian, tetapi juga DPR harus berkemauan keras. Termasuk juga pemerintah. Semuanya harus mendukung,” jelas JK.(mic/bie)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2