Jelang Pilkada, Pimpinan Komisi A Jadi Perhatian

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Rotasi pimpinan ketua komisi akan digelar Februari 2012 mendatang. Suksesi posisi menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota DPRD Jombang. Siapa yang akan dirotasi dan menjadi pimpinan pada komisi A, B, C, dan D untuk sisa periode berikutnya?.

Salah satu sumber di DPRD Jombang, yang namanya enggan diberitakan, mengatakan, yang menjadi menarik adalah rotasi yang akan terjadi pada pimpinan komisi A dan C. Tapi yang paling menarik adalah posisi ketua komisi A, karena berkaitan dengan momen menjelang Pilkada.

Menjadi pimpinan Komisi A, lanjut sumber, menjelang pilkada tentu akan menjadi sangat ‘seksi’, karena komisi A nantinya yang akan menggodok aturan tentang Pilkada, KPUD, pengawasan pemilu, dan Pilkades serentak di Jombang.

“Meski pemilihan ketua komisi akan dikembalikan pada anggota komisi tersebut, sesuai dengan tata tertib DPRD No 1 Tahun 2011, hal itu akan menjadi menarik jika dilihat dari momen Pilkada. Sedangkan pimpinan komisi C juga sangat menarik, karena menyangkut dengan proyek dan pengawasan proyek,” jelas sang sumber itu kepada Beritahukum.com, Rabu (11/1).

Sumber melanjutkan, jika dilihat peta politik saat ini, kemungkinan perebutan tempat untuk pimpinan akan dilakukan Partai Golkar dan PDIP. Tidak bermaksud mengecilkan partai yang lain, imbuhnya, karena dua partai inilah yang saat ini telah memunculkan nama-nama yang akan didapuk untuk maju saat pilkada, nanti.

“Tunggu saatnya nanti, karena fraksi pasti akan mendelegasikan calon-calon kadernya untuk menduduki posisi strategis tersebut. Yang jelas yang akan berebut adalah FPKB, FPG, FPDIP, dan FPD, karena merekalah yang punya slot jatah kursi pimpinan di komisi,“ imbuhnya.

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jombang Achmad Tohari. Menurut dia, rotasi pimpinan komisi tergantung dari semangatnya. Apakah itu untuk pemerataan ataukah untuk nilai tawar menawar posisi, meski semua itu tergantung fraksi masing-masing.

“Masih perlu pembahasan yang serius dan komprehensif di tingkat fraksi, semua tergantung yang punya wewenang. Tentu akan ada perubahan yang intensif dalam fraksi dan komisi, jadi perlu pembahasan agar nantinya ada orang yang tepat pada tempat yang tepat pula, “ kata Politisi Asal Partai Demokrat, ini.(sin)