Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Jenguk Paksa Nazaruddin, Tindakan Anggota DPR Berlebihan
Tuesday 16 Aug 2011 21:15:45
 

M Nazruddin saat berada di gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
 
JAKARTA-Partai Demokrat menilai langkah Komisi III DPR yang menemui bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di sel tahanan Rutan Mako Brimob Polri pada Senin (15/8) kemarin, bagai tindakan berlebihan.

"Kami melihat tindakan itu berlebihan. Jangan karena mentang-mentang DPR, semua mau ditabrak semaunya. Semua ada aturan dan ada UU-nya. Ini negara hukum,” kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8).

Sebelumnya, rombongan Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mendampingi sepupu Nazaruddin, M Nasir dan pengacara OC Kaligis memaksa masuk untuk bertemu dengan Nazaruddin. Rombongan sempat tidak diizinkan masuk dan bersitegang dengan aparat serta penyidik KPK.

Ramadhan mengangkap hal itu sudah melanggar aturan dan tindakan yang berlebihan. "Ingat, Nazaruddin sudah ditangan KPK, jadi harus izin dari KPK. Meski anggota DPR, tidak bisa jadi semau gue dan selonong boy. Harus ikut aturan. Citra DPR harus dijaga dari perbuatan, tingkah, dan manuver-manuver politik," tandasnya dengan nada tinggi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengaku, tidak mengetahui mengenai sejumlah anggotanya yang menjenguk tersangka Nazaruddin di Rutan Mako Brimob. Justru diirnya baru baru mengetahuinya dari pemberitaan media massa. "Saya baru tahu setelah baca berita kalian,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah ini berarti kunjungan anggota komisi III tersebut tidak meminta izin dirinya, Benny enggan berkomentar. Mereka, dikatakan, datang ke sana atas nama pribadi. Sedangkan mengenai rencana Partai Demokrat menjenguk Nazaruddin, wajahnya langsung memerah. "Belum ada rencana," ujarnya dengan nada ketus.(mic/bie/spr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2