BeritaHUKUM.com

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan paket stimulus US$1,9 triliun atau sekitar Rp26.655 triliun untuk menopang perekonomian tetapi rencana ini harus disetujui oleh Kongres.

Paket stimulus yang diumumkan jelang pelantikan Biden sebagai presiden pada Rabu (20/01) mencakup tunjangan tunai US$1.400 (sekitar Rp19,6 juta) kepada semua warga Amerika Serikat (AS).

Di samping itu, sebagian dana akan digunakan untuk memerangi virus corona sebesar US$415 miliar dan US$440 miliar untuk usaha skala kecil.

Biden, dari Partai Demokrat, telah berjanji untuk mengatasi pandemi, yang sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 385.000 orang meninggal dunia di AS.

Dalam kampanyenya tahun lalu, ia berjanji akan melakukan penanganan pandemi lebih baik dibandingkan Presiden Donald Trump, seorang Republikan.

Pembayaran langsung tunai US$1.400 ini di luar bantuan US$600 (Rp8,5 juta) yang disahkan bulan lalu.

Dalam pidato yang disiarkan pada Kamis malam (14/01) dari kota asalnya di Wilmington, Delaware, Biden mengatakan: "Krisis kemanusiaan yang dalam sudah menjadi kenyataan dan kita tidak boleh membuang-buang waktu."

"Kesehatan bangsa kita dipertaruhkan," tambahnya. "Kita harus bertindak dan kita harus bertindak sekarang."

Namun ia juga mengakui rencana itu kemungkinan akan mengalami hambatan.

Apa rencana Biden dalam menangani pandemi?

Biden ingin menggelontorkan dana US$20 miliar untuk program vaksinasi massal, termasuk biaya untuk mendirikan pusat-pusat vaksinasi dan menerjunkan unit-unit bergerak ke wilayah terpencil.

Dua vaksin yang manjur telah mulai disalurkan di masa pemerintahan Presiden Trump, tetapi para pejabat kesehatan berpendapat program vaksinasi itu perlu digalakkan.

"Peluncuran vaksinasi di Amerika Serikat telah menjadi kegagalan yang mengecewakan sejauh ini," kata Biden.

Ia bertekad mewujudkan target 100 juta vaksin selama 100 hari pertama menjabat.

Vaksin, Amerika Serikat — Keterangan gambar,

Vaksin di AS sudah didistribusikan tetapi program vaksinasi massal, menurut Biden, perlu ditingkatkan.

Sejauh ini, sekitar 11 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh AS, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Biden juga berencana memperluas pengetesan dengan mengalokasikan biaya US$50 miliar dan US$130 miliar untuk membantu sekolah-sekolah buka lagi sebelum musim semi.

Bagaimana dengan bantuan ekonomi?

Jumlah pengangguran di AS saat ini mencapai hampir 11 juta orang dan tunjangan pengangguran akan dinaikkan dari jumlah sekarang US$300 (sekitar Rp4 juta) per minggu menjadi US$400 (Rp5,6 juta) per minggu.

Tunjangan pengangguran akan diperpanjang sampai September, selain juga kebijakan moratorium pengusiran penyewa rumah yang tak mampu membayar sewa dan juga moratorium penyitaan rumah bagi pemilik yang menunggak cicilan.

Demonstrasi di AS — Keterangan gambar,

Pemotongan pajak merupakan salah satu pencapaian terbesar pemerintahan AS di bawah Presiden Trump.

Presiden terpilih juga akan meminta Kongres untuk meningkatkan upah minumum dua kali lipat dari ketetapan federal saat ini US$15 per jam. Gagasan itu merupakan prioritas Partai Demokrat yang disampaikan sebelum pandemi.

Anggota Kongres dari Republik kemungkinan akan mengajukan keberatan atas rencana itu sebab utang akan bertambah triliunan dolar lagi. Padahal utang negara sudah menumpuk karena pandemi ini.

Presiden terpilih pun mengakui rencananya ini "tidak murah".

Akan tetapi ia akan disokong oleh para anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat, kalau pun dengan selisih suara tipis.

Kendati demikian, permulaan masa jabatan Biden bersamaan dengan sidang pemakzulan Donald Trump di Senat.

Hingga kini belum jelas bagaimana Senat akan membuat keputusan - atau apakah akan memilih untuk menggulingkan Presiden Trump - tetapi drama yang terjadi diperkirakan akan menjadi hambatan bagi agenda Biden.(BBC/bh/sya)