Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Jokowi
Jokowi Disorot Lebih Banyak 'Groundbreaking' di Kota Besar
Saturday 23 May 2015 20:17:53
 

Drs. H. Roem Kono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan pemerataan pembangunan infrastruktur sampai saat ini sangat tidak berkeadilan karena sebagian besar perencanaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan wilayah Jawa dan kota-kota besar lain.

"Sekarang ini kita lihat sendiri Jokowi, masalah Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan cuman di Jawa saja kalau yang lain-lain basa-basi saja nanti dapat sekian," kata Anggota Komisi V DPR RI Roem Kono, Sabtu (23/5) di Jakarta.

Menurut Roem, banyak daerah tertinggal memerlukan infrastruktur dalam rangka kepentingan produktivitas sangat tidak tersentuh dengan perencanaan yang baik dari pusat.

Dikatakan, keuangan pemerintah daerah sendiri tidak mungkin dipaksakan menangani kendala itu, sebab dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pas-pasan sekitar Rp 400 miliar kemungkinan besar hanya 10 persen digunakan untuk infrastruktur.

"Dari Rp 400 miliar itu dibagi-bagi, pegawai sekitar 60 persen, roda pemerintahan 15 persen, kemudian infrastruktur 10 persen sekitar Rp 40 miliar untuk pembangunan jalan berkilo-kilo meter. Bagaimana rakyat hidup dengan baik, menciptakan lapangan kerja kalau infrastruktur tidak ada, jadi kemiskinan akan tetap ada," kata Roem Kono, politisi partai Golkar sebagai pria kelahiran Gorontalo.

Dalam persoalan ini, Roem menawarkan solusi, agar Presiden Jokowi tidak memberikan subsidi atas pada proyek pengerjaan jalan tol di wilayah Jawa.

Diungkapkan, tidak sedikit Jokowi memberikan subsidi melalui APBN pada para investor yang mengalami kekurangan anggaran.

"Sekarang saya lihat jalan tol tetap disubsidi melalui APBN, ini ga benar," pungkas Roem yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.(RZ/AKS/rri/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2