Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Jumat, Polri Periksa Andi Nurpati
2011-07-13 1
 

Andi Nurpati.(Istimewa)
 
JAKARTA-Setelah desakan publik mengalir deras, akhirnya tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap pengurus Partai Demokrat, Andi Nurpati pada Jumat (15/7) lusa. Dia akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rencananya kami memeriksa dia (Andi Nurpati-red) Jumat. Dia akan diperiksa sebagai saksi selaku anggota KPU, ketika kejadian itu berlangsung, kata Kabag Penum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (13/7).

Sebelumnya, Boy Rafli sempat mengatakan, pihak penyidik pekan ini akan memanggil dan memeriksa jajaran KPU yang terkait kasus tersebut. Saat ini, tim Bareskrim fokus menelusuri para pelaku yang menggunakan surat palsu MK.

Seperti diberitakan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD melaporkan kasus pemalsuan dokumen tersebut kepada Mabes Polri. MK mencurigai banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. Namun, kasus yang baru diselidiki kepolisian pada Mei 2011 lalu dan hanya sebatas menetapkan dan menahan seorang pelaku, yakni mantan juru panggil MK, Mashuri Hasan pada Jumat (1/7) lalu. Dia diduga menjadi salah seorang dari kelompok pembuat surat palsu MK. Namun, hingga kini kepolisian belum bisa menangkap para pelaku lainnya, termasuk kelompok pembuat, pengguna dan pencetus ide surat palsu tersebut.

Dalam surat laporan yang ditunjukkan Mahfud kepada wartawan, pada butir lima A dan baris kedua dari bawah, tertera nama Andi Nurpati. Disebutkannya, Andi Nurpati menerima surat asli alias dokumen negara, tapi tak menggunakannya. Malah membuat dokumen palsu.

Mahfud juga mengungkap kronologis kejadian perkara. Yasin Limpo, calon gubernur Sulawesi Selatan melaporkan MK kepada polisi. Itu karena KPU menetapkan Yasin Limpo sebagai pemenang pemilihan gubernur dengan surat palsu. Atas dasar itu, yang bersangkutan datang ke Jakarta berseragam lengkap untuk dilantik DPR. Lalu MK mengatakan prosedur itu salah, sehingga pelantikan tersebut batal.

Mendapati MK dilaporkan polisi, Mahfud menyelenggarakan investigasi internal. Ternyata ditemukan surat itu palsu. Mahfud menyebut, selain Andi Nurpati, orang yang terlibat konspirasi itu juga yang mempersoalkan surat itu. Ternyata staf MK tak ada yang terlibat dalam kasus pemalsuan tersebut.

Mahfud mengaku kasihan dengan Andi Nurpati, namun hukum harus ditegakkan. Apalagi masa kedaluarsa kasus itu 12 tahun, sehingga terlapor bisa dijerat sewaktu-waktu sampai 2022. Ancaman pemalsuan dokumen negara jika terbukti minimal lima sampai tujuh tahun penjara.(dbs/nas)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
  'Unboxing' Kargo Tim Ducati Secara Ilegal, Dede Yusuf: Malukan Negara Indonesia
  Ungkap Perintah Jokowi Soal Moeldoko, Mahfud: Meskipun Dia Teman, Tolak jangan Disahkan
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2