JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pengalamannya ketika mengikuti musim perhelatan Pemilu di Indonesia. Pernah tiga kali mengikuti kontestasi, mulai tahun 2004-2014, JK mengklaim tidak pernah memberikan mahar agar bisa terpilih.

Hal itu dikatakan JK menanggapi polemik belakangan ini pasca terpilihnya Sandiaga Uno yang diduga memberi uang supaya terpilih menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto.

"Pada zaman saya pimpin partai tidak ada, waktu zaman saya tiga kali ikut (Pilpres) tidak ada," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8).

Menurut JK, istilah mahar politik pun tidak tepat. Hanya saja, ia menyatakan, setiap perhelatan Pemilu memang dibutuhkan dana guna operasional kampanye.

"Karena kan masing-masing partai akan berkampanye. Saya kira itu lebih banyak biaya kampanye," ujarnya.

Sebelumnya tudingan adanya mahar politik terkait pencalonan wakil presiden datang dari politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Ia menuding sikap Ketua Umum Prabowo Subianto inkonsisten soal penetuan nama calon wakil presiden.

Disebutkan olehnya, Sandiaga Uno memberikan uang masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN agar legawa tak menyorongkan kadernya.

Hal itu kemudian juga tegas oleh Sandiaga. Menurut Sandiaga informasi itu tidak benar dan ia juga enggan memperpanjang ucapan Andi Arief hingga melaporkannya ke aparat hukum.(viva/bh/sya)