JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2014 pada Selasa (2/12) di Balai Kartini, Jakarta. Gelaran konferensi ke-9 yang mengangkat tema “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi” ini, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Ketua KPK Abraham Samad, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said dan sejumlah kepala daerah.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, konferensi ini bertujuan untuk mengevaluasi agenda pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “KPK menjalankan peran sebagai trigger mechanism untuk peningkatan transparansi di semua sektor. Dari sini akan terlihat bagian mana yang perlu diperbaiki,” katanya.

KPK memandang, perbaikan sistem melalui peningkatan tranparansi dan partisipasi publik merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Abraham melanjutkan, sistem yang ada saat ini, tidak hanya memberikan celah untuk terjadinya korupsi. “Tetapi justru sistem yang ada saat ini mereproduksi korupsi,” katanya.

Karenanya, kata Abraham diperlukan upaya luar biasa melalui pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan itu, telah dilakukan KPK kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Ini ditempuh, kata Abraham, sebab tak mungkin KPK tanpa bantuan institusi lain. “Perlu kerja sama intensif melawan korupsi yang masif,” katanya.

Hal ini juga diamini Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kegiatan pencegahan dan penindakan harus berjalan secara simultan. “Kita mengharapkan adanya kombinasi penindakan dan pencegahan sehingga pemberantasan korupsi bisa efektif,” katanya.

Salah satu indikator efektivitas pemberantasan korupsi, menurut dia, adalah jumlah pengembalian kekayaan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Jumlah yang besar, kata Kalla, mungkin bisa dikatakan bahwa KPK berhasil di bidang penindakan. “Tetapi di sisi lain, ini juga pertanda bahwa kegiatan di bidang pencegahan yang belum efektif. Ke depan harus ditingkatkan,” katanya.

Kalla menggarisbawahi persoalan korupsi yang melanda sebagai hal utama yang perlu diperhatikan. Sebab, menurutnya, korupsi telah menjadi persoalan utama sejak zaman kolonial, zaman kerajaan-kerajaan Nusantara hingga di Eropa.

Karena itu, pemerintahan yang baru terbentuk ini, merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Dalam perbaikan sistem, khususnya pada sektor penerimaan dan belanja pembangunan, perlu ditingkatkan transparansi sehingga masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pengawasan. KPK berkeyakinan, dua sektor ini merupakan sektor prioritas dalam melakukan pengawasan serta mendesak untuk diperbaiki.

Inisiasi dan upaya-upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPK. Karenanya, melalui konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam mencegah korupsi. Selain itu, konferensi ini juga diharapkan mendorong komunikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

Dalam kesempatan ini, sejumlah pemimpin kementerian/lembaga dan kepala daerah juga akan memberikan pemaparan, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

KPK telah menggelar konferensi serupa sejak 2006. Ini merupakan agenda tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, serta media. KPK berharap, semua pihak memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan publik, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas di instansi masing-masing.(kpk/bhc/sya)