AMBON, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Gerakan Nasional (GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sektor kelautan di di balai pertemuan Baileu Siwalima, Karang Panjang, Kota Ambon, pada Selasa (12/5). Kegiatan monev dilakukan untuk lingkup tiga provinsi, yakni Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang dihadiri pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, pimpinan 24 kementerian/lembaga serta empat gubernur serta bupati dan walikota dari tiga provinsi tersebut.

Menurut Adnan, kegiatan ini merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi mekanisme pemicu untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sektor kelautan. Sebab, kajian KPK di sektor ini menemukan rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun.

Adnan menjelaskan, kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional. Nilai produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Namun, faktanya, PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut seperti terdata di atas. Pada 2013, 2012, dan 2011, PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen (atau hanya Rp 229 miliar), 0,3 persen (atau Rp 215 miliar), dan 0,29 persen (Rp 183 miliar).

Selain itu, berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (Data Pemilik Kapal > 30 GT, per Januari 2015) dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh izin mencapai 1.836. Tetapi, dari jumlah itu, pemilik kapal yang telah memperoleh izin, hanya 1.204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya.

Berdasarkan temuan di atas, Adnan mengatakan hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin. “Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya, atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama,” katanya.

Karena itu, salah satu agenda utama dalam rapat Monev ini adalah paparan pemerintah daerah yang disampaikan oleh gubernur atas kemajuan implementasi empat fokus area Rencana Aksi yang sudah disepakati. Empat fokus itu antara lain, penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas Rencana Aksi Bersama Penyelamatan SDA Indonesia sektor kelautan, telah ditandatangani oleh KKP serta 19 Kementerian, dan tujuh lembaga negara terkait, juga para gubernur (atau, perwakilannya) dari 34 provinsi, pada 19 Maret 2015, di Istana Negara. Dengan penandatanganan NKB ini diharapkan terbangun komitmen segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menuntaskan permasalahan bangsa dalam pengelolaan SDA Indonesia, terutama pada sektor Kelautan.

Sementara itu, KPK juga akan menggelar kegiatan serupa di sektor pertambangan, kehutanan dan perekebunan pada Rabu (13/5) di Hotel Swissbel, Kota Ambon, yang dihadiri oleh pimpinan 18 kementerian/lembaga, gubernur, bupati dan walikota dari tiga provinsi, yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat.(kpk/bh/sya)