JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon menegaskan, negera membutuhkan lembaga antirasuah yang independen, tidak bergantung dengan yang lainnya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat yang dipakai penguasa untuk melindungi pelanggaran hukum di lingkaran kekuasaan.

"Kita perlu lembaga KPK yang idependen, yang tidak menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, yang kemudian melakukan tebang pilih. Kita juga tidak ingin KPK menjadi instrumen kekuasaan," ujar Fadli saat menerima kunjungan para Kyai dan Alim Ulama DKI Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), di Ruang tamu Pimpinan DPR RI, Selasa (8/3).

Pimpinan Dewan dari dapil Jawa Barat V ini menilai, institusi negara diberikan mandat oleh konstitusi agar menegakkan hukum secara profesional, seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, institusi penegak hukum ini menanggapi aduan masyarakat secara tidak serius.

"Beberapa institusi yang kita harapkan untuk bisa memberantas korupsi, seperti Kepolisian dan Kejaksaan itu belum maksimal menjalankan fungsinya. Mungkin hanya ditanggapi dengan 'cengengesan'," keluh Fadli.

Mekipun demikian, Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, mengajak elemen masyarakat untuk mendorong institusi Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI agar bekerja dalam pemberantasan korupsi. Menurut Fadli, kepolisian dan kejaksaan lah yang sebenarnya ada dalam konstitusi negara Indonesia, sementara KPK lahir dari undang-undang.

Pernyataan Fadli itu sebagai tanggapan atas pengaduan GMJ yang merasa resah dengan sikap KPK. GMJ menilai KPK tidak tegas dalam menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan bahwa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada kejanggalan. Harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar. Fadli yang merupakan Pimpinan Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, akan menindaklanjuti masalah ini kepada Komisi III.

"Laporan yang disampaikan ini, kita akan tindaklanjuti dan kita akan teruskan, termasuk saya juga akan berunding. Jika diperlukan kita minta penjelasan langsung dari Pimpinan KPK, kenapa laporan BPK ini belum ditindaklanjuti," papar Fadli dihadapan para tokoh GMJ.(eko,mp/dpr/bh/sya)