JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini yang ditangkap, oknum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berinisial S atau Santoso yang mereka ringkus.

S diduga menerima suap terkait kasus perdata di PN Jakpus. Dari OTT itu, komisi anti rasuah mengamankan 30 ribu dolar Singapura atau senilai Rp. 300 juta.

Namun KPK belum merinci tentang kasus apa penangkapan tersebut. Sebelumnya pada beberapa minggu lalu, KPK juga telah menangkap panitera pengganti PN Jakpus Edy Nasution yang menerima suap dari pihak berperkara.

"Dalam konteks penegakan hukum oleh KPK, patut diapresiasi, konsisten. Apapun yang dilakukan betul dalam penegakan hukum, tapi cermin hukum dihargai dengan uang," Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa kepada wartawan, Kamis (30/6).

Menurutnya, jika masih banyak praktek uang di peradilan, masyarakat kecil tidak akan memperoleh keadilan yang hakiki.

"Jangan harap ada keadilan. Kalau keadilan dihargai dengan uang, bagaimana masyarakat yang susah, tidak akan mendapatkan keadilan," sesalnya.

Karenanya, politisi Partai Gerindra ini menilai saat ini bangsa Indonesia sedang menuju negara gagal. "Bagaimana dengan institusi-institusi penegak hukum, apa yang terjadi KPK," jelasnya.

"Pimpinan nasional (presiden Jokowi) menyadari atau tidak dengan kondisi yudikatif saat ini" sambungnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini mengaku menunggu statement Presiden Jokowi terkait kondisi yudikatif. Karena menurutnya selama ini mantan Wali Kota Solo itu sama sekali tidak memberikan komentar apapun terkait adanya penangkapan pejabat di lingkungan Yudikatif.

"Ini (seringnya OTT terhadap pejabat yudikatif menandakan) krisis politik hukum, amanat konstitusi tak dipatuhi, negara ini sudah seperti hutan belantara. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, itulah yang menang," jelasnya.

Meski mengapresiasi kinerja KPK, politisi berkepala pelontos ini mengingatkan bahwa korupsi sesungguhnya tidak hanya menyangkut uang. Misalkan ketidakseriusan KPK dalam menangani kasus pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketidak seriusan semacam ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

"Namun KPK sendiri bagaimana, korupsi juga tidak hanya uang. KPK juga korup, siapa yang awasi, apakah KPK tidak bermain-main juga? Misalnya dalam kasus Sumber Waras, siapa yang tahu, mudah-mudahan tidak korupsi," pungkasnya.(sam/rmol/bh/sya)