JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kerja sama di bidang pencegahan korupsi dengan dua instansi, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan BPKP, KPK melanjutkan kerjasama di bidang Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kor-supgah) korupsi. Perjanjian kerja sama ditandatangani di Kantor Pusat BPKP, Jakarta pada Kamis (12/3). Dalam kesempatan itu, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, dan disaksikan para deputi dan pejabat struktural kedua lembaga.

Zulkarnain mengatakan, korsupgah merupakan operasi pencegahan terbesar dengan jangkauan ter-luas yang dapat memberi dampak positif dan cepat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Harapannya, upaya ini dapat mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik; penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat; pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, dan transparan, adil, dan akuntabel, termasuk pengelolaan di bidang pendapatan," katanya.

Sementara itu, Meidyah menambahkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak han-ya berdampak pada berkurangnya potensi kerugian negara, tetapi juga menjaga reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan reputational risk. Dasar dari kepercayaan masyarakat adalah tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.

Di sampaing itu, kerja sama KPK dengan lembaga lainnya, yakni BPK juga dijalin. Kedua lem-baga bersepakat membentuk desk pertukaran informasi. Dalam nota kesepakatan yang ditandatan-gani pada Rabu (11/3), kedua lembaga juga sepakat mengenai bantuan personel, pertukaran ilmu, pengkajian, hingga koordinasi.

Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki berharap kerja sama ini berjalan tidak kaku sehingga hambatan dalam undang-undang kedua lembaga bisa dihilangkan.

Ruki juga menyatakan kerjasama ini mutlak diperlukan KPK. "Karena kemampuan kami kan terbatas, terutama soal audit," katanya.

Kepala BPK Harry Azhar Azis mengatakan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah diteken pada 2006 lalu. Beberapa hal akan ditingkatkan, agar setiap lem-baga dalam menjalankan amanah undang-undang menjadi lebih mudah. “Yang pasti visi kami sa-ma, memberantas sekaligus mencegah korupsi," katanya.(kpk/bhc/sya)