JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengedukasi pemilih pemula. Minimnya edukasi pemilu akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya.

"Pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol," kata Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Jumat (31/5). Dia mengatakan pemilih pemula masih sangat minim mendapatkan pendidikan politik, sehingga rentan memilih calon yang populer saja.

"Misalnya mereka (parpol) memanfaatkan ketenaran caleg artis untuk mendulang suara. Para pemilih pemula itu kan punya kecenderungan memilih caleg yang populer," kata Said. KPU, ujar Said, seharusnya dapat memberikan pendidikan pemilu yang baik bagi pemilih pemula.

Pendidikan pemilu itu tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan pemilu yang benar saja, melainkan juga pada bagaimana memilih caleg yang baik. "Mereka harus diedukasi seperti apa caleg yang baik itu. Misalnya, pilihlah caleg yang sudah berkontribusi terhadap wilayah tempat tinggal mereka," kata Said.

Selain itu, KPU juga harus memikirkan cara-cara yang efektif pada saat memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. "KPU harus membuat treatment khusus untuk pemilih pemula. Kalau mereka disuguhkan sosialisasi yang konvensional, sudah pasti mereka akan kabur karena bosan," ungkapnya.

Misalnya, sebut Said, pendidikan politik untuk pemilih pemula dilakukan dengan menggandeng komunitas atau organisasi kepemudaan di sekolah maupun lingkungan warga. "Nantinya, merekalah yang akan mengemas bagaimana sosialisasi itu. Karena mereka lebih tahu cara menghadapi rekan-rekan sebayanya," jelasnya, seperti dikutip kompas.com.

Untuk diketahui, dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, tercatat setidaknya 190 juta warga yang memiliki hak pilih. Dari jumlah tersebut, 7,4 persen di antaranya atau sekitar 14,1 juta orang adalah pemilih potensial yang bakal menggunakan hak pilih untuk pertama kali. Saat ini, KPU masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih potensial sebelum akhirnya memasukkan data tersebut ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).(kmp/bhc/rby)