JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111/PHPU.D-XI/2013 mengenai Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak. KPU kecewa dengan putusan tersebut karena kesalahan bukan diakibatkan oleh KPU Kabupaten Lebak.

Demikian disampaikan oleh kuasa hukum KPU Lebak, Setia Permana, dalam sidang yang berlangsung, Kamis (12/12), dengan agenda mendengarkan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilukada Kabupaten Lebak.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Setia Permana juga melaporkan adanya penolakan dari pasangan calon nomor urut 2, Amir Hamzah-Kasmin, serta sejumlah kelompok masyarakat terhadap penetapan pelaksanaan PSU yang dimajukan pada hari Kamis, 14 November 2013, meski berdasar putusan sela bahwa KPU memiliki waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Setia menjelaskan, keberatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin itu ditolak karena komisioner KPU Kabupaten Lebak akan habis masa jabatannya pada 18 desember 2013.

Terhadap laporan KPU Lebak, Abu Bakar, kuasa hukum pasangan Amir Hamzah-Kasmin menyatakan KPU Kabupaten Lebak tidak konsisten serta melanggar peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan jadwal dan tahapan yang tepat waktu. Menurut Abu Bakar, KPU Kabupaten Lebak telah melanggar jadwal dan tahapan yang telah dibuatnya sendiri.

Sementara itu, KPU Pusat, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Bawaslu Provinsi Banten, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lebak yang sedianya didengar laporannya tidak hadir dalam persidangan kali ini dan akan memberikan jawabannya secara tertulis melalui Kepaniteraan MK.

Hasil PSU itu sendiri kembali dimenangkan oleh putri petahana bupati Lebak, Iti oktavia, yang berpasangan dengan Ade Sumardi dengan meraih 398.892 suara, sementara Pemohon pasangan Amir Hamzah-Kasmin memperoleh 170.340 suara.(ilm/mk/bhc/rby)