Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    

Kabareskrim Tegur Penyidik Kasus Anas
Friday 29 Jul 2011 19:28:
 

Istimewa
 
JAKARTA-Pemeriksaan Anas Urbaningrum di Polres Blitar, Jawa Timur, ternyata tanpa sepengetahuan Kabareskrim. "Itu menjadi feedback bagi saya untuk mengarahkan seluruh penyidik di Indonesia. Dia harus memperhatikan berbagai aspek termasuk kasus ini," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Sutarman di Jakarta, Jumat (29/7).

Penyidik ke Blitar terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain itu, dua penyidik kasus Andi NUrapti sudah Sutarman panggil. Pemanggilan tersebut merupakan bentuk teguran keras. Teguran serupa juga dilayangkan kepada Direktur I Bareskrim.

"Saya sudah tegur penyidik kami. Mungkin dia mau cepat, dia ke sana. Tetapi itulah, saya kira perlu kearifan bagi penyidik. Sekarang ini penegakan hukum itu tidak hanya lurus-lurus seperti yuridis formal saja," ujarnya.

Namun, penyidik juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Meski harus diakui dari sisi yuridis, pemeriksaan di Polres Blitar itu memang dibenarkan. "Tapi tim penyidik harus pula memperhatikan banyak aspek, termasuk aspek tuntutan masyarakat dan aspek keadilan masyarakat," lanjutnya.(bie)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2