JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kinerja aparat intelijen kembali dipertanyakan. Mereka lagi-lagi tidak mampu mendeteksi dini ancaman aksi terorisme, khususnya aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) , Kepunton, Solo, Jawa Tengah.

“Pemerintah, terutama jajaran intelijen terkesan tidak melakukan langkah strategis untuk memininalisir teror. Kasus teror di Solo itu, membuktikan bahwa intelijen benar-benar kecolongan lagi. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, karena tidak melawan ideologi dengan ideologi,” kata pengamat terorisme Mardigu DP di Jakarta, Minggu (25/9).

Pemerintah, lanjut dia, diminta untuk segera memikirkan cara untuk melawan ideologi radikalisme yang kini benar-benar telah membuat resak rakyat. "Pemerintah harus melibatkan ulama dalam upaya memberantas ideologi redikalisme itu. Selain itu, Intelijen yang lemah ini harus lebih diperkuat,” tandasnya.

Sementera itu, aktifis Pro Demokrasi (Prodem) Fery Yuliantono lebih mempertanyakan kerja Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo. Intelijen kepolisian kembali kecolongan, karena tak bisa mendeteksi ancaman teror yang telah menimpa umat Nasrani tersebut. “Kerja apa Kapolri selama ini? Mereka kembali kecolongan dalam menangani masalah terorisme di negeri ini,” kata dia.

Menurut dia, situasi ekonomi yang tengah membaik, dihancurkan lagi dengan adanya ledakan bom tersebut. Terbukti bahwa intelijen kepolisian tidak pernah aktif mendeteksi ancaman teror, sehingga kembali kecolongan. Kalau Kepolisian aktif dengan intelijennya, pasti tidak akan terjadi ledakan bom di Solo tersebut.

“Sudah waktunya Presiden SBY melakukan evaluasi kinerja Kapolri. Jika, perlu Kapolri harus segera di ganti, meski belum lama menjabat. Dia benar-benar telah gagal menjalankan tugasnya. Kami juga mengutuk aksi ini dan terorisme harus kita basmi dari bumi Indonesia,” tegas dia.

Gagal Lindungi Rakyat
Pendapat bahwa Kapolri dan intelijen gagal menjalankan tugasnya mendeteksi serta mencegah aksi teror disampaikan Kordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurut dia, pemerintah SBY, khususnya Kapolri dan jajaran institusi intelijen, tak mampu memberikan rasa aman dan gagal melindungi rakyat Indonesia.

“Pemerintah SBY gagal melindungi rakyatnya, terutama masyarakat yang sedang melakukan ibadah keagamaan. Tragisnya, bom bunuh diri ini meledak, hanya beberapa hari setelah masyarakat Lintas Agama melakukan aksi keprihatinan di depan Istana Merdeka, Jakarta," ujar dia.

Presiden SBY, lanjut dia, harus segera membenahi kinerja intelijen dan sistem keamanan di negeri ini. Pemerintah sepertinya tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Neta juga meminta Presiden mengevaluasi kinerja Kepala BIN Sutanto dan menggantinya dengan figur baru yang profesional dalam meningkatkan kinerja dan deteksi intelijen. “Kapolri juga harus mengevaluasi kinerja Kabaintelkam Polri dan Kapolda Jateng,” selorohnya.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat intelijen Wawan Purwanto mengatakan, dengan adanya bom bunuh diri di Solo itu, sudah cukup membuktikan bahwa aksi teror masih belum berakhir. "Ancaman teror masih belum berakhir. Intelijen harus makin diperkuat. Terorisme ini bisa dimatikan dengan mematikan ideologi radikalisme,” jelas dia.

Menurut dia, jaringan teriris hingga kini masih menjadi ancaman serius, karena masih banyak anggota teroris yang belum tertangkap. Aksi pelaku makin menggila, mereka kini terus mengembangkan pola bom bunuh diri. “Saya yakin antara bom Solo dan Cirebon itu ada hubungannya. Otaknya orang lama, pelakunya wajah baru. Polisi harus membongkar terus hingga ke akarnya,” imbuh staf ahli Lemhanas tersebut.(tnc/wmr/irw/bie/biz)