JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik akan rencana program Bela Negara kian menjadi perbincangan berbagai kalangan dewasa ini. Kebijakan konsep Bela Negara yang digagas pemerintah melalui Kementrian Pertahanan masih belum sepenuhnya tepat dari anggapan beberapa kalangan.

Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyampaikan bahwa, "Bangsa ini ada karena peran pemuda yang sangat besar kepada bangsa Indonesia. Reformasi di bidang ekonomi, masih jauh dari yang diharapkan," ujar Bahlil, saat sesi Media Forum Dialog HIPMI bertema “Bela Negara dalam Prespektif Pengusaha Muda” dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, di kantor DPP HIPMI, Kamis (29/10).

Bahlil juga mengatakan, "kesenjangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi, persoalan kedaulatan bangsa yang ada saat ini," jelasnya.

Kaitannya dengan perspektif bela negara adalah konsep yang dibutuhkan saat ini yaitu bukan kepada program militerisme, atau sekedar pelajaran baris berbarisnya. Seharusnya, lebih kepada kedaulatan ekonomi, dimana dibutuhkannya generasi pemuda sekarang menjadi enterpreneur muda yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Sejatinya, bila tidak menciptakan enterpreneur muda, maka yang dikhawatirkan kemudian dari Universitas atau akademi setingkat perguruan tinggi akan menjadi penghasil pengganguran terbesar, itu juga andai para pemudanya lebih memilih menjadi pegawai, ungkap Bahlil.

Bahlil kembali menerangkan, jika kedaulatan ekonomi tidak di kedepankan, maka siap saja nantinya hanya akan menjadi budak di bangsa sendiri. "Pengusaha kedepannya nampak akan menjadi pahlawan dalam kedaulatan ekonomi. Pemuda yang cerdas, adalah pemuda yang mempunyai optimisme."

Ia juga menjelaskan konsep tersebut sudah pernah disampaikan oleh beliau perihal bela negara, namun menurutnya, konsep tersebut masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti, pemerintah. "Yang kita lakukan bukan lebih ke militerisme, namun semangat militerisme itu. Setelah sadar dalam konteks ekonomi, kemudian yang ditekankan lebih ke kemandirian ekonomi," pungkas Bahlil Lahadalia, pemuda kelahiran Fak-Fak.

Kemudian perihal yang menjadi skala utama, menciptakan enterpreneur dengan memenuhi prioritas 1,5 juta kekurangan pengusaha di bangsa ini.

Sementara itu, Kolonel Laut, Edi Yulianto Staff Menteri Pertahanan RI yang turut hadir juga menyampaikan saat sesi forum diskusi pembahasan bela negara yang dilihat lebih ke angkat senjata, atau militerisme tersebut, itu jelas salah. Jadi yang dicanangkan saat ini, dimana ingin betul-betul menanamkan rasa nasionalisme yang kuat.

Bahwa menurutnya konsep bela negara, "sekarang saat ini hanya sebatas hak belum merupakan kewajiban, atau digolongkan wajib militer. Kegiatan yang kami laksanakan bukan wajib militer, tapi lebih mengarah ke wawasan kebangsaan, ketahanan nasional yang lebih ke pembentukan karakter intinya," jelasnya.

Selanjutnya, Dr. Amung Ma'mun Staff Infokom Menteri Pemuda & Olahraga RI mengungkapkan, terkait dengan bela negara, jika dikaitkan dengan perspektif kepemudaan, dimana kesadaran kita mendalami hakikat membangun kemandirian pemuda dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks bela negara, gerakan.

M. Arief Rosyid Ketua Umum PB HMI mengutarakan dimana sejauh ini, setiap momentum 28 Oktober Sumpah Pemuda sekarang harus konsen lebih kepada persatuan ekonomi. Yang artinya, kesenjangan yang ada kemiskinan hampir 50 %, jadi momentum sumpah pemuda ini seharusnya mengentaskan kemiskinan.

"Harapannya harus bisa me-rekonteksosialisasi, serta juga harus bisa mengembangkan potensi besar keunggulan yang ada di Indonesia. Namun, faktanya dari data yang dirilis HMI sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada saat ini," jelas Arief Rosyid.

Berdasarkan dari data pada tahun 2015 persentase pemuda menyentuh angka 27,8 % dan akan terus menurun sampai hanya sekitar 22,15 % pada tahun 2035. "Bila bicara bela negara, pemuda harus menjadi subjek dan bukan menjadi objek. Jika pemuda kuat, kita tidak harus membuat sistem bela negara," jelasnya lagi.

Sementara, berbeda lagi pendapat atau cara pandang dari Waketum DPP Gerindra Ferry Juliantono, dimana beliau mengatakan bahwa, bela negara, seharusnya diatur oleh dua landasan hukum.

Maksudnya, dimana ketika sekarang konsep bela negara sudah dilansir, menurut hematnya hal tersebut kurang kuat. "Karena, sekarang yang menjadi fokus kita tentang UU Pengelolaan Sumber Daya Negara. Ketika rancangan UU ini belum menjadi UU, malah justru disahkan program bela negara," ungkapnya.

Yang menjadi pertanyaan, wajib negara atau bela negara harusnya disiapkan ketika negara mengalami urgensi atau ancaman yang mendesak. Atau kita, salah menilai ancaman yang ada saat ini, apalagi ancaman militer fisik.

"Kalau ancaman yang mendesak lebih ke ekonomi. Seharusnya anggota bela negara yang direkrut dari anak-anak HMI saja. Kemudian, masalah anggaran yang digunakan diambil dari anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil," katanya lagi.

"Saya, sangat tidak mendukung program bela negara ini. Kami mengajak, kita lebih berfikir keancaman kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi," tutupnya.(bh/mnd)