MANILA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Filipina mengajukan dakwaan kedua terhadap mantan Presiden Gloria Maccapagal Arroyo terkait dugaan korupsi. Dakwaan ini yang terakhir untuk dikenakan Arroyo menyangkut kerja sama telekomunikasi dengan perusahaan Cina.

Presiden Benigno Aquino menyambut langkah kejaksaan Filipina itu dan mengatakan langkah tersebut sebagai bukti bahwa pemerintahannya serius dalam menangani korupsi. Endemi korupsi di negaranya menyebabkan semakin tingginya angka kemiskinan.

"Inilah peluang untuk mengakhiri masalah National Broadband Network (NBN) ZTE dan menjawab pertanyaan yang diajukan rakyat," kata juru bicara Presiden Aquino, Abigail Valte kepada kantor berita AFP, Kamis (29/12).

Arroyo sendiri saat ini, masih berada dalam tahanan di rumah sakit militer, setelah dikenakan dakwaan melakukan kecurangan dalam pemilhan umum. Namun, Arroyo membantah dakwaan tersebut. Arroyo -yang mengatakan ia mengalami penyakit tulang- dijadwalkan akan diadili bulan dengan dengan dakwaan kecurangan pemilu.

Kasus ini bermula dari perjanjian senilai 330 juta dolar AS dengan perusahaan Cina, ZTE, untuk mendirikan jaringan broadband di seluruh Filipina. Suami Gloria, Jose Miguel Arroyo dan para kolega bisnisnya dikabarkan menikmati dana besar dari proyek tersebut.

Suami Arroyo dan mantan pengurus pemilihan umum, Benjamin Abalos serta mantan menteri transportasi juga terlibat dalam kasus ini. asus korupsi yang menimpa pejabat tinggi pemerintahan Arroyo yang memerintah dari 2001-2010 yang menyebabkan kemarahan rakyat.

Akibatnya, Aquino menang dengan suara mutlak dalam pemilu tahun lalu dan berjanji untuk memberantas korupsi. Sejak menjabat, Aquino memecat pejabat di badan usaha negara yang diangkat Arroyo dan menahan mantan presiden itu sendiri.(bbc/sya)