Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Narkoba
Kejari Depok Musnahkan BB dari 590 Perkara Pidum Selama Tahun 2021
2021-12-31 08:28:53
 

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro bersama Kapolres Depok menunjukkan Barang bukti Sabu sebelum dimusnahkan (Foto: Istimewa)
 
DEPOK, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok di penghujung akhir tahun 2021 mengadakan kegiatan pemusnahan Barang Bukti (BB) dari hasil kejahatan yang sudah dirampas Negara berdasarkan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Kejari Depok mencatat selama satu tahun pada 2021 ini, pihaknya telah menyelesaikan 590 perkara tindak pidana umum. Semuanya itu, tentunya tak lepas dari pada kepiawaian Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Arif Syafrianto SH MH, mulai dari P-16, Dakwaan, tuntutan hingga mengeksekusinya.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil dari perkara tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dari total perkara tersebut yang mendominasi adalah kasus narkoba.

"Narkoba itu hampir 400 lebih perkara sendiri dari 590 itu," kata Kuncoro saat memusnahkan barang bukti hasil kejahatan tersebut, kepada pewarta di halaman kantornya, Kamis 30 Desember 2021.

Kuncoro mengatakan, setelah narkoba kejahatan yang juga marak adalah tawuran dan kekerasan serta produksi uang palsu.

"Dari hasil kejahatan itu hari ini kita musnahkan barang buktinya. Pemusnahan barang bukti dan barang rampasan hari ini, dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum," ungkapnya.

Lebih lanjut Kuncoro menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan itu, antara lain Ganja seberat 26 kilogram dengan total perkara sebanyak 107 kasus.

"Misalnya, sabu seberat 2 kilogram dengan total perkara 407 kasus. Enam perkara penyalahgunaan obat dengan barang bukti yang dimusnahkan 812 butir tramadol dan 2.300 ekstasi. Ada juga senjata api lima buah dengan enam butir peluru dari lima perkara," jelasnya.

Selain itu, ungkap Kuncoro ada juga senjata tajam jenis celurit 22 buah, lima buah golok, 12 pisau, enam linggis, satu parang, dua gergaji, empat pedang dan satu stik golf.

"Barang bukti itu dari 55 perkara," kata Kuncoro seraya mengatakan ada juga barang bukti berupa uang palsu sebanyak 328 lembar 100 dolar Amerika, 303 lembar 10 ribu dolar Brunei, 71 lembar 1 juta Euro, dan 390 lembar Rp 100 ribu.

Perlindungan Anak

Kendati demikian, menurut Kuncoro pada tahun 2021 ada trend kasus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni perkara perlindungan anak. Karena kasus ini harus diwaspadai dan dijadikan perhatian publik (masyarakat).

"Dalam menekan tindak pidana, Adhyaksa Depok telah melakukan beberapan upaya dengan memberikan edukasi dan penyuluhan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami," ucapnya.

Kuncoro menjelaskan, upaya yang telah dilakukan Kejari Depok dengan terjun langsung melakukan blusukan maupun secara online ke masyarakat, Sekolah-sekolah dan Kelurahan-kelurahan. Dengan harapan, agar bertumbuhnya kesadaran masyarakat maupun generasi milenial semakin tinggi terhadap hukum, tandasnya.

Seperti yang diketahui, dalam acara pemusnahan BB tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, S.H., M.Si dan didampingi Kasubagbin beserta Para Kasi dan para Jaksa. Selain itu, tampak juga Anggota Forkopimda Kota Depok yang turut serta memusnahkan BB tersebut.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Narkoba
 
  Dua Terdakwa Pengedar 37,8 Kg Narkotika, Faisal dan Fazrin Dituntut Penjara Seumur Hidup
  TNI Angkatan Laut Gagalkan Penyelundupan 179 Kg Kokain di Selat Sunda
  Kapolri Pimpin Rilis Pengungkapan Sabu Terbesar Awal Tahun 2022, Total 1,196 Ton
  Polri Ungkap Peredaran Sabu 84 Kg dan Ganja 20 Kg di Aceh
  Kapolri Perintahkan Kapolda Kepri Pecat Oknum Brimob Terlibat Narkoba
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2