Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Gerakan Anti Korupsi
Kejati Kalbar Juara Pertama di Raker Kejaksaan dan Kejati NTT Dapat Apresiasi pada Hakorda 2021
2021-12-10 08:59:26
 

Jaksa Agung Burhanuddin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan saat ini dapat berbangga diri, sebab di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakorda) tahun 2021ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), dibawah Komando, Dr. Yulianto, S.H., M.H, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Ketua KPK RI di Jakarta pada Kamis, 9 Desember 2021.

Sedangkan dari hasil Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan Tahun 2021 yang bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia ini, Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Tahun 2021,dari 1 Januari 2021 sampai 15 November 2021, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) memperoleh Peringkat pertama, yang diumumkan sebelum penutupan Rakernas Kejaksaan tahun 2021.

Dalam penutupan Raker tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia untuk mengoptimalkan sistem pencegahan korupsi. Misalnya, melalui pendidikan anti korupsi dan segera identifikasi penyebab atau kelemahan-kelemahan sistem jaring pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD.

Sedangkan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Jaksa Agung memerintahkan seluruh satker untuk menciptakan inovasi dan bangun kolaborasi dengan institusi lain dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

"Optimalkan juga penyelamatan aset negara dengan cara secara konsisten dengan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang disetiap penanganan kasus tindak pidana korupsi," ujar Jaksa Agung Burhanuddin saat menutup Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2021, yang bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia, dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada, Kamis (9/12).

Selain itu, kata Jaksa Agung, tingkatkan marwah institusi Kejaksaan dengan cara melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dan mengunakan hati nurani. Dia juga berharap segala rekomendasi yang diputuskan dalam raker dapat menjadi acuan dan petunjuk (guideline) secara komprehensif bagi jajarannya.

“Guna meningkatkan kualitas, performa dan kapabilitas institusi Kejaksaan untuk melakukan pembenahan," ungkapnya seraya mengatakan pembenahan tersebut mulai dari individual hingga yang bersifat holistik dan mengarah kepada pengembangan organisasi demi terwujudnya kejaksaan yang profesional, modern dan humanis.

Menurut Jaksa Agung raker merupakan forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja sepanjang tahun dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis dan rencana pelaksanaan program daripada kegiatan ditahun berikutnya. Karena berbagai inisiatif penting telah dihasilkan dan digunakan sebagai acuan program kegiatan dalam raker terdahulu.

Untuk itu Jaksa Agung meminta agar segera disiapkan pedoman yang mengatur pelaksanaan Rapat Kerja dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kejaksaan. “Agar dapat menghasilkan kebijakan strategis yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kajati Kalbar

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajati Kalbar) Dr Masyhudi SH MH menyatakan Alhamdulillah sebagai rasa puji dan syukurnya, karena kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil dengan mendapatkan peringkat pertama dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

"Alhamdulillah karena kerja keras dengan profesional yang telah kami lakukan dengan mengedepankan Integritas dan dedikasi yang tinggi dari jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus khususnya pada saat menangani kasus tindak pidana korupsi membuahkan hasil. Tentunya hal ini tak lepas dari pada support dari semua Pegawai Kejati Kalbar, " ungkapnya kepada Amri Siregar via whatsapp pada Kamis (9/12).

Dengan keberhasilan meraih juara pertama tersebut, kata Masyhudi tentunya diberikan apresiasi dan penghargaan. Tapi jangan langsung berbangga diri dan merasa puas, karena itu harusnya dijadikan motivasi agar dapat meningkatkan kinerja.

"Dengan keberhasilan meraih juara pertama ini tentunya telah diberikan apresiasi dan penghargaan karena keberhasilan hal tersebut. Namun saya mengharapkan ini jangan dijadikan untuk cepat berpuas diri atau berhenti atau bahkan bangga yang berlebihan, tapi justru sebaliknya hal ini dapat dijadikan memotivasi kita untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja disemua bidang," ungkapnya.

Pasalnya imbuh Masyhudi khusunya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, karena hal ini menjadi komitmen insan adhyaksa khusunya di Kalimantan Barat agar bisa menekan, mencegah dan menjadi detterent efect bagi pelaku korupsi, tandanya.

Para Juara

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindakan Pidana Khusus Ali Mukartono di sela-sela Raker Kejaksaan RI telah mengumumkan satuan kerja terbaik dalam penanganan perkara tindak pidana khususa tahun 2021 pada Selasa 07 Desember 2021.

Kejaksaan Tinggi dengan kinerja terbaik, yaitu:, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memperoleh Peringkat I. Lalu Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memperoleh Peringkat II, dan Kaksaan Tinggi Bangka Belitung memperoleh Peringkat III.

Sedangkan Kejaksaan Negeri Tipe A dengan kinerja terbaik, yaitu, Kejaksaan Negeri Surabaya memperoleh Peringkat I. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan memperoleh Peringkat II, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memperoleh Peringkat III.

Kejaksaan Negeri Tipe B dengan kinerja terbaik, yaitu, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memperoleh Peringkat I, Kejaksaan Negeri Takalar memperoleh Peringkat II dan Kejaksaan Negeri Konawe memperoleh Peringkat III.

Sedangkan Cabang Kejaksaan Negeri dengan kinerja terbaik, yaitu, Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe memperoleh Peringkat I, cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang memperoleh Peringkat II, dan cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong memperoleh Peringkat III.

"Adapun penilaian dilakukan terhadap penanganan dan penyelesaian perkara dari 1 Januari 2021 sampai 15 November 2021 dengan menggunakan sistem poin (scoring) berupa penambahan angka terhadap satuan kerja yang telah melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penyelamatan keuangan Negara berupa Surat Perintah Penyitaan dan bukti setor penitipan uang yang dilakukan penyitaan/yang berhasil diselamatkan,"pungkasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Gerakan Anti Korupsi
 
  Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
  MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
  Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA
  OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi
  Jelajahi 9 Kota, Bus Antikorupsi KPK Kembali Kampanyekan Nilai-nilai Antikorupsi
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi

Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil

Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2