BANTEN, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan supervise terhadap penanganan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Cilegon, Banten tahun 2011 senilai Rp 8,8 miliar.

Terdapat 12 jenis Alkes dalam proyek yang dimenangkan oleh PT. BW asal Serang. Berdasarkan informasi sementara bahwa, harga per item alkes yang akan dipenuhi untuk penunjang medis di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pem­kot) Cilegon di atas harga pasaran. “Kami dan KPK melakukan supervise terhadap kasus yang sedang ditangani Kejari Cilegon tersebut. Hal ini dilakukan agar penanganan perkara cepat selesai atau paling tidak ditingkatkan ke pe­nyidikan. Memang saat ini kasus itu belum ditingkatkan ke penyidikan karena pe­nyidik masih melakukan pendalaman dan bukti lain,” kata Dicky Rahmat Rahardjo, Asintel Kejati Banten kepada Ra­dar Banten, Senin (22/10).

Dijelaskan, supervise dilakukan bukan hanya kepada Kejari Cilegon saja tetapi ke Kejari se-Banten. Pihaknya, melakukan supervise dengan cara melakukan per­temuan tertutup dengan para penyidik yang menangani perkara. Setelah dipa­parkan atau penjelasan maka akan diketahui tingkat kesulitan yang dihadapi pe­nyidik. “Bila ada kesulitan biasanya, ka­mi akan memberikan saran-saran. Untuk per­kara alkes di RSUD Cilegon, itu masih pendalaman. Peme­riksaan saksi-saksi te­rus berjalan. Sejumlah pejabat juga su­dah dimintai keterangan,” ucapnya.

Lalu kapan perkara itu bisa selesai, Dicky mengaku belum mengetahui secara pasti penyelesaian perkara itu. “Saya be­lum dapat informasi dari penyidik. Ta­pi yang jelas dipercepat,” katanya.

Seperti diketahui, Kejari Cilegon sudah memeriksa sejumlah saksi seperti Direktur PT. BW Yayah, Panitia Pengadaan Barang Wanggai, Panitia Penerima Barang Andri, Direktur RSUD Cilegon dr Zainoel Arifin, dan lain-lain.(kjs/bhc/opn)