JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, selama 8 tahun menjadi anggota Dewan dan menjabat Pimpinan Komisi selama 3 tahun, masalah sembako tidak pernah akan selesai. Karena mindset (cara berpikir) liberalism, sehingga harus dikembalikan kepada peran Badan Urusan Logistik (bulog).

Hal itu dikatakan Aria Bima menjawab pers sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR Jumat (12/7) menanggapi meroketnya harga sembako belakangan ini yang sudah tidak terkendali. Kenaikan bahan pokok termasuk daging,telur,ayam dan sayur-sayuran sangat meresahkan keluarga di berbagai daerah.

Menurut Pimpinan Komisi yang membidang perdagangan dan perindustrian, Bulog tidak hanya mengurusi masalah beras saja, tetapi badan urusan logistik dalam skala nasional. Karena itu badan ini harus masuk intervensi tidak hanya dalam kebijakan melainkan juga pengawasan dan kordinasi, serta melakukan langkah-langkah operasional ke seluruh Indonesia.

Dengan demikian, lanjut Aria Bima, kalau terjadi lonjakan-lonjakan harga atau liar dan sangat membebani masyarakat, intervensi negara harus riil. “ Nggak bisa operasi pasar, bukan hanya masalah suplay and demand tetapi juga masalah distribusi, juga masalah kartelisasi dan spekulan. “ Dari hulu hingga hilir memang harus kita benahi, dan masalah distribusi negara harus terlibat,” ujarnya.

Ia mengharapkan, hendaknya jangan rakyat langsung dihadapkan pada mekanisme pasar, padahal liberalisasi kebutuhan pokok jelas terlihat peran negara yang tidak mampu. “ Siapa yang menurunkan harga sembako sekarang. Kalau operasi pasar sifatnya massif dari Sabang sampai Merauke, pakai duitnya siapa, barangnya siapa, “ ujarnya tegas.

Karena itu harusnya tidak ada liberlaisasi sektor pangan dan masalah ini akan diatur dalam RUU Perdagangan yang tengah disusun DPR. Akan ditegaskan bahwa untuk kebutuhan pokok peran negara, diberi hak untuk melakukan monopoli, diberi hak untuk melakukan kartelaisasi negara. “ Peran Bulog dioptimalkan, tidak hanya beras tetapi juga sembako. Kita jangan nurut IMF. Yang mengembalikan peran Bulog hanya soal beras atas saran IMF dan Bank Dunia, ini harus kita lawan. Di negara manapun, pangan nasional menjadi skala prioritas negara,” tandas vokalis PDI Perjuangan.(mp/dpr/bhc/rby)