JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendayagunaan Aparatur Negara Instansi Pusat di Jakarta, Selasa (16/2).

Rakor ini dihadiri oleh para sekjen/sesmen/sestama di K/L. Menteri Yuddy mengajak seluruh K/L untuk bersama-sama mewujudkan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Para Deputi Kementerian PANRB memaparkan masing-masing program yang akan digalakkan tahun ini dan pelaksanaannya membutuhkan kerja sama K/L. Menteri Yuddy berharap target-target tahun ini terwujud demi pemerintahan yang bersih dan melayani akan terwujud.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan agar birokrasi dapat menjadi katalisator ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Karena itu birokrasi harus adaptif/ antisipatif pada kemajuan jaman", kata Yuddy saat membuka Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Kementerian/Lembaga di Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (16/2).

Karena itu juga, menurut Menpan, aparatur negara harus dapat menjadi contoh yang baik.bagi masyarakat.

"Jangan sampai masih ada yang mempersulit. Kalau ada harus dicari benang kusutnya. Siapapun yang melakukan harus kita peringatkan, kalau tidak bisa harus kita ganti. Kalau tidak, sangat sulit kita perbaiki birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat", jelas Yuddy Chrisnandi.

Menpan mengakui, memang tidak mudah melakukan reformasi mental aparat, butuh kerja keras yang sinerjis dan berkelanjutan. Namun harus terus dilakukan. "Sebab motor kemajuan suatu bangsa ada dipemerintahannya", ujarnya.

Menpan RB Yuddy mencontohkan, Suriah dan Mesir yang punya peradaban yang panjang, tidak mampu mengatur tata pemerintahannya, hancur dalam sekejap. "Kita tidak mau seperti itu. Karena itu saya mengingatkan kembali, bahwa kunci eksistensi negara terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan visioner kedepan," paparnya. 

Kepada peserta Rakor, Yuddy juga mengingatkan arahan Presiden, antara lain, lakukan sinerji melalui koordinasi yang baik antar instansi (lintas sektoral). Kedua, bangun mentalitas baru produktif berintegritas. Ketiga, setiap program harus berorientasi hasil, bukan sekedar bagi-bagi anggaran. Dimana tiap program harus tajam dan terfolus, dengan prioritas harus dapat dirasakan masyarakat.

"Keempat, pengendalian penggunaan anggaran, Money Follow Program. Kelima, menuju birokrasi dinamis sesuai jaman. Dan Keenam, jaga netralitas ASN", pungkas Yuddy.(bh/yun)