GORONTALO, Berita HUKUM - Berita HUKUM - Kementrian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam) mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Kemenpolhukam Bidang SDM dan Iptek, Mayjen Eddy Rahmat saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemrov Gorontalo di Kantor Gubernur, Kamis (5/9)

"Inovasi yang dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Gorontalo sudah sangat maju, apalagi komitmen ini didukung sepenuhnya oleh pimpinan daerah," ujar Eddy Rahmat.

Kepada jajaran SKPD Pemrpov Gorontalo dikatakannya, sangat beruntung Provinsi Gorontalo memiliki pimpinan terutama pada periode kali ini, mulai Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah yang pernah seangkatannya di Lemhanas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Prof.Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS menyampaikan, sejak awal Gubernur dan Wakil Gubernur serius melaksanakan reformasi birokrasi, apalagi sebagai daerah yang masih terbilang muda.

"Keseriusan ini untuk menopang visi dan misi program unggulan, yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Dan reformasi birokrasi yang dilakukan terutama dalam pengembangan SDM, keuangan, kelembagaan serta perencanaan," jelas Winarni.

Ini bertujuan sambung Winarni, sebagai percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat melalui Pelayanan publik, yang terlihat pada postur APBD Pemprov Gorontalo yang lebih prorakyat, dengan alokasi 70 persen digunakan untuk belanja masyarakat dan 30 persen belanja aparatur.(bhc/shs)