JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memberikan paparan mengenai peran Bakamla RI dalam Pengembangan Sistem dan Arsitektur Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut pada kesempatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) dengan tema Pengembalian Sistem dan Arsitektur Penegakkan Kedaulatan dan Hukum di Laut dalam Rangka Mendukung Pengamanan Kepentingan Negara Kepulauan Indonesia, di Kantor Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN), Jl. Patra Kuningan Vlll, nomor 14, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Dewan Pembina PPSN Laksamana TNI (Purn) Widodo A.S. dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menghadirkan beberapa narasumber yang sangat ahli di bidang penegakan kedaulatan dan hukum di laut, antara lain Laksma TNI (Purn.) Dani Purwanegara, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., Asops Kasal Laksda TNI I.N.G.N. Ary Atmaja, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, serta Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ir. Antonius Tonny Budiono, M.M.

Secara terstruktur, Kepala Bakamla RI memaparkan mengenai kepentingan nasional Indonesia di Laut Indonesia yang terdiri dari keselamatan, keamanan dan perlindungan sumber daya laut.

Sesuai dengan instruksi Presiden RI dalam upaya mengamankan wilayah kedaulatan, yurisdiksi dan aset NKRI yang dituangkan dalam RPJMN 2015 - 2019 antara lain peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; pengembangan Sistem Monitoring, Kontrol, dan Surveillance sebagai Instrumen Pengamanan Sumber Daya, Lingkungan, dan Wilayah Kelautan; pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.

Paparan Kepala Bakamla RI diakhiri dengan menyampaikan unsur sinergitas dan keterpaduan untuk menyongsong poros maritim dunia. Sinergitas harus terjalin antara unsur darat, laut dan udara dalam pengamanan maritim Indonesia yang berlandaskan keamanan, keselamatan dan perlindungan sumber daya laut.(bkl/bh/yun)