JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Muda Jakarta, Muhammad Idrus, mengingatkan Pemda DKI agar memperhatikan kerawanan sosial yang cenderung meningkat di Ibukota dan sekitarnya.

"Hal itu terlihat dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang merilis Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) 2013. Hasilnya, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat potensi kerawanan sosial tinggi, dengan Kelurahan Kampung Rawa di Jakarta Pusat pada urutan pertama," ungkapnya, saat berdialog dengan Tokoh Masyarakat dan warga kampung Muara Baru, Jakarta Utara.

Dalam Siaran Pers yang dirilis Minggu (9/3), disebutkan, bahwa menurut data BPS, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat potensi kerawanan sosial tinggi dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Sepuluh Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kartini, Kelurahan Kali Baru, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Ancol, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Manggarai.

"Dari survei tersebut terungkap wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara paling luas potensi kerawanan sosialnya. Gejala itu mungkin disebabkan ketimpangan yang semakin lebar dan parah. Perlu tindakan antisipasi agar tidak muncul konflik atau gesekan berdampak luas," jelas Idrus yang selama ini melakukan pemberdayaan bagi kaum muda dan perempuan.

Kelurahan Kampung Rawa di Jakarta Pusat merupakan kelurahan tertinggi potensi kerawanan sosialnya, yaitu mencapai 44,78%. Untuk membuat pemetaan IPKS tersebut, BPS membuat indikator IPKS, yaitu kemiskinan, lingkungan dan kesehatan, prasarana fisik, modal sosial, perekonomian, serta keamanan dan ketertiban.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan, Sapto Waluyo menyatakan kerawanan tidak hanya terjadi di Ibukota, melainkan juga di daerah.

"Kementerian Sosial telah memetakan 184 daerah rawan konflik. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil," ungkap Sapto saat meninjau realisasi bantuan bedah rumah di Kabupaten Tuban.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memetakan 183 daerah yang masih terbelakang kondisi sosial-ekonominya.

"Tapi tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun 2014. Yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik," jelas Sapto.

Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jateng (10). Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat.

"Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 Daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 Daerah. Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak, jika konflik tetap terjadi," tegas Sapto.

Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda.(Ria/Evie/DS/rri/bhc/sya)