JAKARTA (BeritaHUKUm.com) – Penanganan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konflik di Papua dinilai kurang serius oleh pengamat sosial dan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.

Dirinya menyatakan, DPR lebih serius terhadap isu politik seperti kasus korupsi besar maupun kecil. Sedangkan untuk persoalan Papua, DPR tidak begitu serius. "Jadi, kita bisa menuntut DPR membuat Panitia Khusus. Jangan hanya fokus kepada isu-isu politik, tapi isu-isu nasional seperti ini juga harus diprioritaskan," tutur Saleh saat ditemui wartawan di Gedung DPD di Jakarta, Jumat (15/6).

Saleh berpendapat, ada aktor intelektual dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua. "Aktor-aktor intelektual inilah yang meraup untung dengan adanya penembakan-penembakan," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth berpendapat senada. Dirinya mengungkapkan pemerintah kurang berdialog dengan Papua, terutama untuk penyelesaian konflik di sana. Pemerintah seharusnya melakukan konsultasi publik di seluruh Papua, baik dengan warga asli atau pendatang.

Adriana menyebut, Pemerintah sejauh ini sudah merespon untuk menggelar dialog politik dalam menyelesaikan masalah di Papua. "Presiden juga sudah merespon. Maka kita tinggal tunggu saja," imbuhnya.

Seperti diketahui, kondisi di Papua mencekam khususnya di Abepura pasca ditembaknya Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hingga tewas. Akibat kejadian ini massa marah dan beringas di Abepura, Jayapura, Kamis (14/6).

KNPB disebut-sebut berideologi separatisme. Mako tewas ditembak di Perumnas 3 Waena, Abepura, Kamis pagi kemarin. Menurut Kapolda Papua Irjen Bigman Lumban Tobing, Mako ditembak karena melawan dan hendak merampas senjata petugas saat akan ditangkap. (knc/bie)