Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Oleh : W. Suratman
Ketika Budaya Kekerasan Menjarah Kawasan Politik
Sunday 24 Mar 2013 03:07:20
 

W. Suratman
 
VIOLENSIANISME - Atau budaya kekerasan tak terbatas di seputar kaum kriminalitas. Dia bertebaran kemana-mana, termasuk kawasan politik. Virus jahat ini sebenarnya sudah lama berkembang di dunia. Sejak dulu Adolf Hilter dengan Nazinya sudah mempraktekan premanisme politik ketika berupaya menguasai Jerman.

Pasukan elit “SS” menjadi andalan aksi-aksi yang dilakukan, juga dengan mengerahkan kader-kader Partai Sosialis Nasional Jerman (PSNJ) yang dipimpinnya. Anggota PNSJ sendiri sebenarnya tak lebih dari kumpulan para preman yang dididik ilmu politik dengan sistem ‘kilat’. Doktrin yang diajarkan menyebutkan, di dunia ini tak ada kekuasan yang langgeng. Tak ada pula kekuasaan yang diberikan secara cuma-cuma dan santun. Itulah sebabnya, menurut Hilter, kekuasan harus dipertahankan dengan cara apa saja.

Ketika kekusaaan itu lepas, harus segera diupayakan untuk kembali tergenggam, meski dengan melawan. Jika secara politik kalah, otak harus cepat-cepat digerakan untuk menemukan cara lain dalam mewujudkan situasi chaos. Selain itu, Hitler juga punya taktik penciptaan kesan, seolah-olah dia “orang kuat”. Caranya melalui rentetan aksi kekerasan yang dilakukan. Musuh-musuh harus dibuat takut.

Dia tak segan-segan menciptakan yel-yel “We are Barbarian !” Dicapnya rumah-rumah musuh politiknya dengan plakat mencolok : “Di sini berdiam kaum Yahudi”, sebagi petunjuk untuk dibunuh. Tragis, padahal dia sendiri seorang pemimpin kelahiran Austria, penganut paham Yahudi.

Tahun 1939, ketika di Jerman digelar Olympiade, kekacauan diciptakan di dalamnya. Maklum, ketika itu popularitas Hitler memang sedang menurun tajam. Begitulah Hitler, setiap partainya kalah Pemilu, selalu bikin olah. Sejarah mencatat, tahun 1920 Hitler mulai berkuasa. Kanselir Heiden Borg pun bertekuk lutut.

Dalam menghadapi tahanan politik, Hitler bersikap amat galak. Para tapol dijebloskan ke penjara dengan berbagai sisksaan. Betapa mengerikan, akibat beratnya siksaan, tapol-tapol usia muda yang ketika masuk bui, berat badanya 60 kilogram, turun dratis sampai tinggal 25 kilogram saja. Tak heran, jika tahun 1945 dia dinyatakan tewas, warga pun bersorak kegiarangan. Perilaku politik bergaya violensianisme diam-diam memprihatini rakyat dan kaum politisi sendiri. Jika petingkah ini dibiarkan bakal merongrong budaya pasifisme. Berbagai peristiwa politik, sejak Perang Dunia I sampai serangan terorisme pada awal abad ke 21, menciptakan sekutu-sekutu baru, selain tragisitas.

Komunikasi damai yang telah dirajut oleh sejumlah negara menjadi berantakan. Jaringan terkoyak-koyak. Ada semacam upaya memelihara sikap mistrust, mengawetkan perang dingin dalam berpolitik, kegiatan militer dan ekonomi. Dunia kembali terpecah-pecah, meski secara diplomatis mulut para pemimpin terkadang berkomat-kamit lain.

Bayangkan, di tengah-tengah krisis global, negara-negara makmur di Eropa Barat mendeportasi imigran gelap yang menyusahkan negara lain. Banyak buruh dipecat, pengangguran meluber. Gesekan sosial dan iklim konfliktual merasuk ke benak masyarakat, membakar emosi untuk bertindak di luar nalar. Dalam kondisi seperti itu, gaya Hitler akan selalu muncul.

Dalam kontek ke Indonesiaan saat ini, dimana percaturan politik terus menghangat, sementara pelaksanaan Pilkada diberbagai daerah berlangsung dengan menyisakan asa, sering terjadi perbedaan pendapat yang diakhiri dengan anarkhis, jalan kekerasan. Disisi lain kasus premanisme yang baru-baru saja terjadi,menandakan begitu maraknya cara-cara kekerasan dinegeri ini,sementara itu penegakan hokum yang lemah menjadikan budaya kekerasan semakin tumbuh subur.

Pro kontra satu sama lain dalam suatu konteks permasalahan bisa saja terjadi, perbedaan pendapat dalam alam demokrasi adalah hal yang biasa. Penyelesaian perbedaan pendapat sebisa mungkin harus dengan kepala dingin, diutamakan melalui jalan dialog, bukan melalui jalan kekerasan.

Tentunya kita semua sepakat bahwa budaya kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi jika sudah memasuki ranah politik tidak bisa kita terima. Disinilah perlunya sikap bijak dan santun dari para pelaku politik. Sehingga kesantunan para pelaku politik juga akan berdampak pada tataran konstituen atau masyarakat grassroot.
Dari semua itu yang lebih penting seluruh komponen bangsa ini, harus tetap mengedepankan dialog untuk menjaga persatuan dan kesatuan, demi keutuhan NKRI, dalam kondisi apapun. (*)

*) Penulis adalah seorang Jurnalist Freelance dan Pendiri Rumah Baca Asah-Asih-Asuh



 
   Berita Terkait > Oleh : W. Suratman
 
  "Intrik Dibalik Penguasaan Ladang Minyak Blok Cepu Oleh Exxon"
  Makhluk itu Bernama Korupsi
  Ketika Budaya Kekerasan Menjarah Kawasan Politik
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua Umum IMI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan APRC Danau Toba Rally 2022

Sekjen PBB Sebut Dunia Dalam Bahaya, HNW: PBB Jangan Mandul

HUT Lalu Lintas Polri ke-67, Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Program Prioritas E-TLE Nasional

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

OTT KPK di MA, Firli Kembali Tegaskan Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2