JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang penindakan, dikenal beberapa sandi yang digunakan dalam ‘bertransaksi”. Misalnya saja penggunaan istilah “Apel Washington” untuk merujuk pada uang dolar atau “Apel Malang” untuk menyebut rupiah.

Namun, tak hanya sandi yang mengalami metamorfosis. Kini, gratifikasi pun juga mengalami perubahan. “Dahulu parsel yang yang berisi makanan ringan, sekarang berlian ataupun jam tangan mewah,” ujar Wakil Ketua Sementara KPK Johan Budi SP saat penandatanganan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kementerian Perdagangan, di Jakarta pada, Rabu (26/8).

Dalam kesempatan itu, Johan menceritakan pengalaman KPK dalam penanganan kasus korupsi, termasuk gratifikasi dalam beberapa waktu terakhir. Karenanya, hal ini perlu dicegah untuk memutus mata rantai korupsi, termasuk di sektor pemerintahan.

Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi ini, kata Johan, mensinergikan program pencegahan yang ada di KPK. Dalam “satu paket”, instansi yang telah berkomitmen dalam pencegahan korupsi, akan didampingi dalam realisasi sejumlah program. Di antaranya, pendirian Unit Pengendalian Gratifikasi, bimbingan teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta penanaman agen perubahan Tunas Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPK menyambut baik komitmen Kementrian Perdagangan yang ditandai penandatangan program ini. Bagi Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, ini merupakan bentuk awal komitmen Kementrian Perdagangan untuk beberapa program pencegahan korupsi.

“Saya baru dipilih kemarin dan menurut anjuran Presiden, harus menjadikan kementerian yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Saya berharap Kementerian Perdagangan dapat lakukan itu,” katanya.(kpk/bh/sya)