JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) walau saat ini ada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun PAN menilai, kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tidak layak dipertahankan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai banyak hal yang melatari alasan Jokowi tidak layak dilanjutkan, mulai dari utang yang makin menumpuk hingga pembangunan infrastruktur yang mangkrak

"Ada menteri yang menenggelamkan kapal sementara ada menteri yang menolak menenggelamkan kapal. Lalu kemudian hutang kita, inikan janji pak Jokowi bahwa tidak akan menambah utang, tetapi laju hutang sekarang yang paling besar sama pak Jokowi. Hutang banyak terafiliasi dengan infrastruktur dan banyak juga sekarang yang mangkrak misal Bandung - Jakarta katanya mau kereta cepat, ternyata keretanya gak jalan-jalankan karena berhenti pembangunannya," jelas Yandri, pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan langsung TVOne, malam, Selasa (27/2).

Yandri bahkan menyebut bahwa PAN yakin dari berbagai survey memang Jokowi sebenarnya sangat bisa dikalahkan dalam Pilpres 2019. Hal ini jika mengacu pada elektabilitas Jokowi sebagai petahana yang tidak lebih dari 50 persen.

Yandri menyamakan posisi Jokowi saat ini seperti Ahok saat menghadapi Pilkada DKI 2017. Kala itu, Ahok sebagai petahana memiliki elektabilitas tertinggi 70%. Namun saat hari pemilihan, Ahok kalah dari Anies Baswedan yang di awal tidak diunggulkan.

"Jokowi bisa dikalahkan seperti Ahok," ujar anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN dari Dapil Banten II.

Yandri juga mengungkapkan kritik kepada pemerintahan Jokowi misalnya, "Bagaimana mungkin satu tangan menteri pertanian dengan gagah panen raya bahwa itu surplus beras atau swasembada beras, tapi disisi lain ada menteri juga masukkan karung-karung beras kapal dari Vietnam untuk masuk Indonesia. Apak ini akan di pertahankan? saya kira tidak layak," tegas Yandri.

Oleh karena itu, sebagai alternatif, PAN telah menyiapkan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai nama yang akan diusung di Pilpres 2019. Kader PAN bahkan sudah menasbihkan Zulhas sebagai capres usungan PAN dalam Rakernas PAN di Bandung.

"Ini dalam rangka Fastabiqul khairat (berlomba-lombalah berbuat kebajikan). Kita ingin memberikan kepada rakyat pilihan-pilihan," ungkap Yandri.

Dalam kesempatan ini, Yandri bahkan mengajak partai-partai yang ingin mengajukan capres alternatif melawan Jokowi untuk duduk bersama.

"Bang Zul punya potensi mewakili luar Jawa. Dia putra lampung, pernah jadi menteri dan dekat kalangan umat," kata Yandri.

"Siapapun partai yang ingin cari alternatif selain Jokowi, PAN siap berkomunikasi," tukasnya.

Sementara, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) utang luar negeri Indonesia pada 2017 naik 10% (Rp 428 triliun) menjadi US$ 352,25 miliar setara Rp 4.684,88 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari US$ 180,62 miliar utang pemerintah dan US$ 171,63 miliar utang swasta. Untuk utang luar negeri pemerintah naik 14,11% dan utang swasta juga meningkat 6,12%.

Meningkatnya utang luar negeri tersebut membuat rasio beban utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga naik. Pada 2014, rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia hanya 32,95%, tapi pada 2017 telah naik menjadi 34,82%.

Lihat Video acara ILC : Klik disini.(dbs/ian/RMOL/katadata/bh/sya)