JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan bahwa arus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baru-baru ini, merupakan malapetaka bagi Bangsa Indonesia. Ia berharap, segera ada jalan keluar agar hal ini terjadi lagi. Demikian dikatakan Akom, panggilan akrab Ade, saat melakukan sidak di Kompleks Parlemen, Minggu (7/2) lalu.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Komisi terkait. Kita minta koordinasi juga dengan mitra kerja Komisi terkait, untuk menanyakan hal itu. Harus secara detail diidentifikasi tentang PHK dari beberapa pabrik yang ditutup. Itu sangat menyedihkan dan malapetaka buat kita," kata Akom.

Namun di satu sisi, Akom menilai sebenarnya ada investasi yang masuk ke Indonesia. Investasi itu menjadi harapan agar lapangan kerja dapat terbuka, dan tenaga kerja kembali terserap. Menurutnya, jalan keluar akan lebih sulit dicapai, jika investasi juga macet.

"Beberapa investasi kan ada. Tentu ini peluang. Investasi itu kan menyerap tenaga kerja. Kita minta kepada publik, investasi kita dorong bersama-sama, agar jangan ada hambatan," pinta politisi F-PG itu.

Akom juga meminta agar semua pihak dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah kondisi ekonomi dunia yang kurang bersahabat. Kondisi global nitu mau tidak mau harus dihadapi. Investasi yang masuk ke Indonesia menjadi harapan baru bagi terserapnya pekerja.

"Kalau soal ekonomi, itu fenomena global. Desember 2014, prediksi lembaga internasional, cuma Amerika yang bisa tumbuh dengan baik pada 2015 dan 2016. Ekonomi China, Jepang, dan Eropa menurun. Dampaknya juga ke Indonesia. Bukan sesuatu yang kita patut sesali, karena itu faktanya. Kita harus hadapi bersama-sama dan kita harus mencari jalan keluar," kata Akom.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu tak memungkiri, akibat kondisi global yang kurang bersahabat itu berdampak ke Indonesia. Harga komoditas yang turun, berdampak kepada minat investasi.

"Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri. Kita harus ikat pinggang kita lebih kencang, supaya kita bisa menolong diri sendiri, bukan negara lain," tutup Akom.(sf/dpr/bh/sya)