Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
Ketua DPR Minta Pemerintah Perbaiki Fasilitas Jemaah Haji Reguler
2016-09-15 14:37:27
 

Tampak Ketua DPR RI Ade Komarudin saat memimpin Tim Pengawas Haji DPR RI di Arab Saudi,mengecek lokasi pemondokan jamaah, tenda di Arafah, bersama dgn pihak terkait.(Foto: Dok/tt)
 
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta Pemerintah memperbaiki fasilitas Jemaah haji regular. Tenda jemaah haji regular dinilai kurang layak dan jarak maktab jemaah juga terlalu jauh. Inilah salah satu yang dipantau Akom saat meninjau pelaksanaan haji di Arab Saudi.

"Jarak maktab jemaah reguler terlalu jauh, lebih dari 10 km untuk pulang pergi, juga tanpa persediaan air minum yang cukup," kata Akom saat berada di Mina, Selasa malam (13/9). Kesehatan Jemaah haji Indonesia juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Apalagi, rasio dokter yang ada tidak memadai untuk menangani seluruh jemaah yang terganggu kesehatannya.

Akom berada di Arab Saudi bersama Pimpinan Komisi VIII DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji tahun ini. Pertemuan juga secara intens dilakukan dengan seluruh anggota tim pengawas haji. Namun, secara umum Akom menilai, pelaksanaan haji tahun 2016 ini ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Catatan penting lainnya dari pelaksanaan haji adalah perlu sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. "Yang terpenting lagi, perlu adanya peningkatan peran diplomatis kita dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," harap Akom.

Pada bagian lain, Akom juga mengapresiasi usaha Presiden Joko Widodo untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan memanfaatkan kuota tak terpakai dari negara tetangga untuk diberikan kepada Indonesia. Ini suatu terobosan yang tepat untuk keluar dari dilema daftar tunggu calon haji yang sangat panjang di Indonesia.

"Saya mengapresiasi usaha Presiden Jokowi yang telah berhasil memperjuangkan penambahan kuota haji Indonesia di tahun berikutnya. Ini patut dihargai," puji Akom.(mh/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Haji
 
  DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
  Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
  Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
  Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
  Wisnu Wijaya: F-PKS Tolak Usulan Kenaikan Biaya Ibadah Haji dan Sampaikan Solusinya!
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2