ACEH, Berita HUKUM - Nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) Helsinky di Finlandia antara RI-GAM, pada 15 Agustus 2005 lalu, adalah sangat mahal harganya, sebab dibutuhkan perjuangan baik nyawa dan harta benda untuk mewujudkannya.

Demikian kata Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA) Wilayah Pasee, Tgk Zulkarnaini, dalam pidatonya dalam memperingati acara peringatan MoU Helsinky Ke-8, bertempat di Kantor KPA/PA Pasee, Geudong, Samudera, Aceh Utara, Kamis (15/8).

Dalam pidatonya di hadapan ribuan masyarakat, dia juga menyampaikan bahwa persoalan Aceh sampai hari ini masih belum tuntas seperti halnya, Qanun No.8/2012 tentang Wali Nangroe, Qanun No.3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dan merealisasikan butir-butir MoU Helsinky.

Selain itu, tambahnya, persoalan rekrontruksi mental para korban konflik antara RI-GAM, pembangunan rumah korban konflik, janda-janda konflik, serta para syuhada lainnya yang hingga sekarang pun belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

"RI-GAM sudah damai, diharapkan Pemerintah Pusat dan Aceh diminta serius dan keikhlasannya untuk mewujudkan butir-butir MoU sampai tuntas," harapnya.

Sebab, MoU bukan hanya milik GAM, akan tetapi milik masyarakat, sehingga jangan disia-siakan perjuangan ini. Selain itu juga menurutnya, rakyat Aceh tidak berlebihan menuntut pemerintah pusat, namun yang kita inginkan adalah realisasi MoU Helsinky.

Untuk itu pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu padu mewujudkan cita-cita perjuangan Almarhum Prof. Dr. Muhammad Hasan Di Tiro, dan cita-cita masyarakat Aceh untuk mewujudkan Aceh kedepan menjadi sejahtera.

Mari kita berdo'a kepada Allah agar persoalan Aceh seperti Qanun WN dan Bendera serta program-program lainnya sesuai yang termaktup pada MoU dapat terujud, demikian pidato Ketua KPA/PA Pasee, Tgk Zulkarnaini.

Acara peringatan MoU Helsinky, yang diisi dengan do'a dan zikir yang dipimpin oleh ulama kharismatik Aceh, Abuya Jamaluddin Waly, dihadiri dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara/Kota dan ribuan elemen masyarakat lainnya.(bhc/sul)