JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Meski mendapat kritikan kerasa dari berbagai kalangan, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa ngotot takkan membubarkan Pengadilan Tipikor di daerah-daerah. "Pengadilan Tipikor di daerah tetap jalan selama UU itu tidak diubah,” kata dia kepada wartawan usai melantik enam hakim agung di gedung MA, Jakarta, Rabu (9/11).

Jika Pengadilan Tipikor dibubarkan ata dihentikan sementara, lanjutnya, dapat berdampak terbengkalainya proses persidangan beberapa kasus tipikor di daerah. Pelimpahan perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor Jakarta pun mustahil dilakukan, karena memerlukan biaya besar untuk memboyong pihak-pihak yang berperkara ke Jakarta.

Harifin juga tak sependapat dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, yang menyatakan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor daerah kurang memahami hukum tindak pidana korupsi secara material maupun substansial.

Menurutnya, dalam suatu lembaga, pasti memiliki sumber daya manusia yang baik dan buruk. Hal ini dianggapnya wajar, karena setiap orang punya penilaian subjektif. Namun, diakuinya, ada juga hakim karir dan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor daerah yang jelak dan buruk. Tapi dalam seleksi hakim ad hoc tersebut, pihaknya tidak melakukan secara sembarangan.

Selain itu, kata dia, MA juga telah membuka kesempatan pada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap calon hakim Pengadilan Tipikor. Namun, tidak ada satupun pendapat masyarakat yang masuk ke pihaknya. "Tidak ada masukan dari masyarakat, bagiamana kami bisa mengetahui kalau ada hakim bermasalah,” ujar Harifin tak mau disalahkan.

Terkait dengan pelantikan enam hakim agung baru itu, Harifin berharap dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di MA. Dengan bertambahnya enam hakim agung baru ini, berarti MA memiliki 54 orang. “Mudah-mudahan dengan tambahan hakim agung ini dapat menyelesaikan perkara yang menumpuk di MA,” tandasnya.

Para hakim agung yang dilantik ketua MA ini adalah Suhadi (hakim karier), Dudu Duswara Machmuddin (hakim ad hoc), Nurul Elmiyah (nonkarier), Andi Samsan Nganro (hakim karier), Hary Djatmiko (hakim pengadilan pajak) dan Gayus Lumbuun (nonkarier/anggota DPR). Mereka terpilih dari proses seleksi di DPR lalu.(dbs/wmr)