Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
MPR RI
Ketua MPR Dukung Pembentukan Panja Mafia Anggaran
Thursday 28 Jul 2011 15:0
 

Ketua MPR Taufiq Kiemas.(Foto: Ist)
 
JAKARTA-Usulan Partai Gerindra untuk membentuk Panja Mafia Anggaran di DPR RI, tinggal selangkah lagi. Setelah PDIP dan Partai Golkar, kini dukungan serupa disampaikan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Bahkan, hal itu sangat penting mengevaluasi total mekanisme penganggaran di DPR dan pemerintah. "Saya setuju (pembentukan Panja Mafia Anggaran)," kata Taufiq kepada wartawan di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Taufiq, kebocoran anggaran sudah sangat memprihatinkan dan tak boleh terjadi kembali. Apalagi anggaran pembangunan itu berasal dari uang rakyat dan DPR memegang kendali penganggaran 20 persen APBN untuk pembangunan. "Wajar saja, kalau DPR ingin menyelamatkan anggaran rakyat,” imbuh suami Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

Namun, dia tak berani berspekulasi berapa besaran permainan anggaran di DPR. Ia hanya bisa berharap Panja yang akan dibentuk nanti mampu menjawab pertanyaan besar publik tersebut, terutama mengenai dugaan kebocoran yang sangat besar. "Kalau tidak ada masalah, tidak perlu khawatir. Takkan muncul seperti kemarin (pernyataan Muhammad Nazaruddin soal penggunaan APBN untuk kepentingan oknum partai tertentu)," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua MPR juga mengimbau KPK untuk bersikap lebih terbuka mengungkap kemajuan penyidikan. Namun, yang paling penting adalah KPK tak boleh tebang pilih dalam memproses kasus dugaan korupsi. “Semua pimpinan KPK harus menaati kode etik. Pimpinan dan pejabat KPK tidak boleh bertemu secara pribadi-pribadi dengan orang di luar KPK yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat,” imbuhnya.

Taufiq merasa yakin kepemimpinan Busyro Muqoddas mampu melakukan evaluasi dan melanjutkan kinerja maksimal, sehingga KPK mampu menjawab keraguan publik yang mengemuka. "Saya percaya sama Pak Busyro Muqoddas. Integritas Pak Busyro Muqoddas bagus dan orangnya lurus. Pasti kode etik itu dijalankan dan diputuskan sebaik-baiknya, karena UU KPK telah mengatur jajaran KPK tidak boleh sembarangan bertemu orang," ujarnya menyindir halus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai untuk memberantas mafia anggaran di DPR dan pemerintah, tak perlu langsung dibentuk Panja. Hal itu cukup dilakukan KPK. Justru yang harus dilakukan DPR adalah lebih medorong, agar segala dugaan permainan itu ditindaklanjuti KPK dan penegak hukum lainnya.

DPR pun meminta KPK menelusuri langsung mafia anggaran yang disinyalir ada di DPR. KPK juga diperbolehkan mengendus adanya pelanggaran anggaran. Klaim data sepihak yang dibeberkan Gerindra mengenai ada kebocoran anggaran dalam jumlah besar, perlu dilanjuti dengan penelusuran KPK. “Jangan hanya berdasarkan data, sia-sia saja kalau tanpa data konkret," tandas politisi Golkar ini.

Sedangkan Partai Demokrat hingga kini belum mengambil keputusan terkait rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran di DPR. Namun, PD menuding beberapa pengusulnya itu tengah mencari perhatian publik. "Substansi yang didorong PDIP belum jelas,” kata Wakil Sekjen PD, Ramadhan Pohan.

Menurutnya, belum jelas esensi dari rencana tersebut, justru dikhawatirkan akan ditafsirkan negatif untuk mencari panggung semata. Pengusul Panja Mafia Anggaran seharusnya lebih jelas melihat persoalan, tidak sekadar memainkan isu seksi tanpa esensi. "Apakah ada sesuatu yang esensial, substansial, atau sekadar mencuri headline sensasional ? Saya juga masih buram. Apa jangan-jangan PDIP ingin memainkan isu atau wacana seksi ? Saya tak tahu tujuannya," selorohnya.(rob)



 
   Berita Terkait > MPR RI
 
  Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara
  Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat
  Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat
  Bamsoet: MPR RI Serap Wacana Utusan Golongan Kembali Sebagai Anggota MPR RI
  HNW: MPR Tidak Memiliki Agenda Perpanjang Masa Jabatan Presiden
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2