MEDAN, Berita HUKUM - Akhirnya mantan Ketua Panitia Pengadaan lahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pemko Tebing Tinggi, Arianto Sianturi di Vonis dengan hukuman 15 bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan Suhartanto, SH, Arianto terbukti sah dan menyakinkan melakukan perbuatan korupsi mark up harga tanah untuk pembangunan RPH, hingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 179.600.000, yang berasal dari APBD Pemko kota Tebing Tinggi tahun 2006.

Selain menjatuhkan hukuman penjara, Majelis Hakim juga mengenakan hukuman untuk membayar denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis yang di jatuhkan Majelis Hakim diberikan kepada Aprianto yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum Alvin zega SH, yang menuntut terdakwa selama 1 tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 179.600.000 subsider 6 bulan penjara.

Mendapat vonis Ini terdakwa dan Kuasa Hukumnya Rudiansyah mengaku pikir-pikir, atas keputusan Pengadilan Tipikor Medan ini. Hal yang meringankan terdakwa, belum pernah di hukum dan tulang pungung keluarga, dan yang memberatkan terdakwa menghalangi program Pemerintah tentang Pemerintahan dan melakukan korupsi.

"Sebagai Ketua Panitia Pengadaan lahan, terdakwa diyakini melakukan mark uP harga tanah untuk pembangunan Rumah Potong Hewan hingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 179.600.000," ujar Majelis Hakim Suhartanto, SH.

Arianto diduga melakukan markup sebesar Rp179.600.000 atas pembelian tanah yang terletak dikelurahan Tambangan kecamatan Padang Hilir, Tebing Tinggi seluas 9.954,25 M2.

Dari audit yang dilakukan BPKP diketahui, kalau berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan Pemerintah Pemko Tebing Tinggi sebesar Rp 515.600.000,- untuk membeli lahan tersebut. Kenyataannya uang yang diterima Syaiful Azam yang merupakan kuasa dari pemilik tanah Asro Damanik dan Halit hanya sebesar Rp 336.000.000,-.

Seperti diketahui kalau proyek pengadaan lahan untuk pembangunan RPH menggunakan anggaran Dinas Pertanian dan Perternakan Tebing Tinggi pada Tahun 2006. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Tebing Tinggi 02 Nopember 2006, terdakwa diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah.(bhc.put)