JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) mengajukan permohonan uji material terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ada sejumlah pasal yag dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal tersebut memungkinkan anggota partai politik (parpol) masuk menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Padahal, kedua lembaga yang dianggap sebagai wasit pemilu itu harus diisi orang-orang netral, agar bebas dari intervensi politik dan kekuasaan.

Kondisi itu terlihat dalam Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, dan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Menurut kuasa hukum pemohohon, Veri Junaedi,UU yang disahkan DPR pada 20 September lalu itu, memungkinkan mantan anggota parpol masuk sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Padahal, sejak awal telah dibatasi keanggotaan penyelenggara pemilu. "Bahwa penyelenggara pemilu harus bersifat mandiri, lepas dari kepentingan partai dan peserta pemilu," kata Veri di gedung MK, Jakarta, Rabu (7/12).

Atas dasar ini, 136 pemohon yang terdiri dari 24 lembaga berbadan hukum, mengajukan uji material atas pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon tetap menghendaki, agar lembaga penyelenggara pemilu bebas dari parpol dan pemerintah. Hal untuk mengjindari kekacauan akibat dari intervensi parpol dan penguasa.

Diungkapkan Veri, memasukkan orang parpol dalam penyelenggara pemilu, bukan keputusan bijak. Apa pun posisinya, keputusan penyelenggara pemilu yang berasal dari orang parpol, dikhawatirkan mudah dipolitisasi. Sebaiknya, anggota penyelenggara pemilu dan pengawasnya tidak memiliki afiliasi politik mana pun.

"Pokoknya, benar atau salah, independen atau tidak, keputusan penyelenggara tidak akan mudah diterima peserta pemilu. Dengan memutuskan masuknya orang parpol, sejak awal DPR dan pemerintah telah mendesain kekacauan dalam pemilu," jelas peneliti Perludem tersebut.

Kondisi serupa juga berlaku dalam keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, keanggotaan DKPP secara tegas memerintahkan memasukkan perwakilan partai. Disebutkan bahwa DKPP terdiri atas satu anggota KPU, satu anggota Bawaslu, satu perwakilan pemerintah, empat unsur masyarakat, dan masing-masing anggota parpol yang duduk di DPR. Unsur masyarakat masing-masing diajukan Pemerintah dan DPR.

"Aturan ini memperlihatkan bahwa hampir seluruh elemen penyelenggara pemilu tidak satu pun yang lepas dari dominasi parpol. Independensi dan netralitas penyelenggara pemilu terancam. Apa pun alasannya, orang-orang parpol dan pemerintah harus dijauhi dari penyelenggara pemilu," tegas Veri.(mic/wmr)